Jakarta, Pelita Baru
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir atau Tata memastikan, sikap luar negari Indonesia yang akan terus mendorong perdamaian di Palestina. Hal tersebut disampaikan Tata dalam pernyataan pers pertamanya sebagai Menlu di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
‘Dalam Semangat Bandung, aset itu akan terus kita gunakan untuk mendorong perdamaian, termasuk untuk Palestina,” kata Tata seraya menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak-haknya terpenuhi.
Tata juga mengungkap langkah konkret RI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dia menegaskan RI turut memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina hingga penguatan kapasitas otoritas Palestina.
“Langkah nyatanya jelas. Perlindungan bagi rakyat Palestina, bantuan kemanusiaan, pemulihan rekonstruksi Gaza, serta penguatan kapasitas Otoritas Palestina,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Tata juga memastikan Indonesia tidak akan diam dan tidak akan ikut-ikutan, meski menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
Tata menekankan, prinsip bebas aktif tetap menjadi jangkar politik luar negeri Indonesia, tidak terikat pada aliansi manapun. Mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, “sejuta kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”, Menlu RI menekankan sikap Indonesia yang cinta perdamaian dan ingin bertema dengan semua negara.
Namun, ia juga menekankan, sikap ini tidak disalahartikan jika kepentingan Indonesia diganggu. “Jangan disalahartikan bahwa kita tidak akan tegas jika kepentingan NKRI diganggu. Kita akan selalu tegas untuk kepentingan NKRI,” tegasnya.
Lebih jauh dijelaskannya, Indonesia selalu berusaha menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. “Bebas tapi tidak diam, aktif tapi tidak ikut-ikutan.
Dengan cara itulah Indonesia membangun reputasi sebagai bridge builder dan peacemaker. Dan peran itu akan terus kita jalankan,” tandas Menlu Tata, sapaan akrabnya.
Tata juga menegaskan arah politik luar negeri Indonesia tidak berubah dan tetap berpegang pada Konsititusi UUD 1945 sebagai kompas. “Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,” kata Tata.
“Empat tujuan itu tidak pernah berubah sejak tahun 1945. Inilah yang kita sebut sebagai prinsip diplomasi. Diplomasi yang berpijak pada prinsip,” ia menekankan.
“Di dunia yang semakin tidak menentu seperti saat ini, prinsip justru semakin penting, bukan semakin kurang. Ketika banyak hal yang berubah dengan cepat, dunia mencari mitra yang tidak berubah-ubah. Di dunia yang serba tidak pasti, Indonesia harus menjadi kepastian,” tandasnya.
Lebih lanjut Menlu Tata, sapaan akrabnya mengatakan, sikap konsisten yang dipilih oleh Indonesia bukan berarti kaku, namun “bisa dipegang kata-katanya”, menegaskan negara yang “konsisten akan dipercaya dan negara yang dipercaya akan diandalkan.”
“Kepercayaan itu ialah modal diplomasi yang paling mahal yang telah kita bangun bertahun-tahun,” tegas Menlu RI.
Terkait hal itu, Menlu RI memastikan diplomasi Indonesia akan selalu berpijak pada kepentingan nasional dan bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, ia memastikan bebas aktif akan menjadi jangkar politik luar negeri Indonesia, tidak terikat pada aliansi.
“Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip,” tandas Menlu RI.
Sebelumnya, serah terima jabatan (sertijab) menteri luar negeri telah resmi dilakukan antara Sugiono, yang kini menjadi Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK), dengan penggantinya, Arrmanatha Nasir.
Sebagaimana dipantau ANTARA, Senin, sertijab tersebut dilakukan melalui sebuah upacara yang dilangsungkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Jakarta.
Sugiono dan Arrmanatha berdiri berdampingan di hadapan hadirin di aula Gedung Pancasila saat berita acara penyerahan jabatan dibacakan pada upacara tersebut.
Setelah berita acara selesai dibacakan, Sugiono dan Arrmanatha secara bergiliran menandatangani berita acara tersebut.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Sugiono, sebagai Menlu RI periode 2024–2026, kepada Arrmanatha Nasir sebagai penerusnya.
Momen hangat tampak ketika Sugiono dan Arrmanatha bersalaman, kemudian saling berpelukan, usai serah terima nota memori jabatan, sebelum dilanjutkan dengan foto bersama.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi tertutup yang meliputi penyampaian sambutan dan ramah tamah antara para pejabat.
Adapun pada 1 Oktober 2026, Arrmanatha Nasir resmi dilantik sebagai Menlu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Sugiono, yang juga dilantik sebagai Menko PMK dalam upacara yang sama.
Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.
Sementara itu, sertijab Menko PMK antara Sugiono dengan pendahulunya, Pratikno, telah berlangsung di Jakarta pada 5 Oktober lalu.
Menko Sugiono menyatakan bahwa dirinya akan berfokus pada penguatan orkestrasi dan koordinasi penguatan program bidang pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan bencana.
Sugiono mengatakan Kemenko PMK memiliki cakupan tanggung jawab yang luas, karena berkaitan dengan kehidupan manusia Indonesia sejak lahir hingga meninggal dunia.
Sementara itu, Pratikno, yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, menyampaikan sejumlah isu prioritas Kemenko PMK kepada penggantinya, Sugiono, termasuk rehabilitasi pascabencana. (dho/*)
