Jakarta, Pelita Baru
Kinerja Menteri dalam Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Prabowo Subianto, terus menjadi sorotan publik. Banyak yang menilai, jika kerja para pembantu kepala negara ini tidak bekerja maksimal.
Bahkan, ironisnya tak sedikit para Menteri yang mampu menerjemahkan program Presiden kepada rakyat. Akibatnya, banyak kebijakan Prabowo yang gagal dipahami masyarakat sehingga kerap menuai kontroversi.
“Jadi, reshuffle menteri dan meniadakan posisi wakil menteri tampaknya memang realitas politik. Sekarang kembali ke Prabowo, mau reshuffle atau siap menerima kepuasan publik terhadap kinerjanya berpeluang turun lagi,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga seperti dikutip dari Tribunnews, Selasa (8/9/2026).
Menurut Jamiluddin, usulan reshuffle dan peniadaan jabatan wakil Menteri ini tak lepas dari fakta, jika tingkat kepuasan publik, khususnya di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hokum dibawah kepemimpinan Prabowo menurun drastis.
Ironisnya lagi, tiga bidang tersebut paling dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, menteri-menteri terkait harus segera dievaluasi karena menjadi penyumbang utama ketidakpuasan publik.
Khusus soal wakil Menteri (Wamen), Jamiluddin menyebut, meski jumlah wamen saat ini lebih banyak dibandingkan jumlah menteri, namun mayoritas kinerjanya tidak diketahui oleh publik.
“Para wakil menteri yang tidak jelas kinerjanya, sudah selayaknya di reshuffle. Bahkan demi efisiensi, semua wakil menteri ditiadakan,” tegasnya.
Jamiluddin menjelaskan fungsi wakil menteri sebenarnya dapat ditangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) atau Deputi setingkat eselon I. Pejabat birokrasi ini dinilai lebih mumpuni selama dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas tinggi.
“Kalau dua syarat itu dipenuhi, pastilah fungsi dan tugas wakil menteri dapat ditangani dengan baik oleh para dirjen atau deputi. Sebab, para dirjen dan deputi seharusnya sangat memahami persoalan yang lebih teknis, yang kerap hal itu justru tidak dipahami para wakil menteri,” paparnya.
Ia menjelaskan penghapusan wamen diyakini akan merealisasikan program efisiensi secara nyata dan tanpa pandang bulu. Gaji, tunjangan, serta biaya operasional wamen yang relatif besar bisa dialihkan untuk sektor riil masyarakat.
“Kalau semua itu tidak ada, maka Prabowo bisa berhemat milyaran per bulannya. Dana tersebut dapat digunakan untuk merenovasi banyak sekolah yang rusak. Bisa juga untuk membangun jembatan yang dibutuhkan masyarakat di desa,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Hendri Satrio menyarankan agar reshuffle untuk segera dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun presiden menurutnya tidak perlu menjadikan pembagian kursi politik sebagai pertimbangan utama apabila melakukan reshuffle kabinet.
Menurutnya, efektivitas pemerintahan harus ditempatkan di atas kepentingan membuat seluruh kelompok politik merasa mendapatkan posisi. Hendri berpandangan presiden seharusnya memilih menteri berdasarkan loyalitas, kemampuan bekerja, serta kecocokan komunikasi.
“Menurut saya, tidak perlu Prabowo memaksakan harus bagi-bagi kursi, semuanya happy,” kata Hendri, dikutip Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, terlalu banyak mempertimbangkan agar semua pihak mendapatkan bagian justru dapat membuat presiden kesulitan memilih orang yang paling tepat untuk menjalankan pemerintahan.
Hendri menyarankan presiden lebih fokus mencari pembantu yang mampu bekerja efektif dan memiliki hubungan kerja yang baik. “Mendingan Pak Prabowo pilih menteri-menteri yang memang loyal sama dia, bisa kerja sama dia, dan menterinya juga bisa ngobrol sama dia,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi langsung antara presiden dan para menteri sangat penting. Menteri, menurut Hensa, bukan hanya perlu memahami kebijakan Presiden, tetapi juga harus mampu menyampaikan persoalan secara terbuka agar keputusan pemerintah dapat diambil lebih cepat. “Jadi kan enak. Pemerintahan juga bisa lebih cepat bergerak,” kata Hendri.
Pandangan tersebut disampaikannya di tengah kritiknya terhadap kualitas komunikasi pemerintahan Prabowo. Ia menyebut komunikasi sebagai salah satu dari tiga persoalan besar, bersama ekonomi dan hukum.
“Saya menyebut tiga masalah besar di pemerintahan saat ini itu adalah ekonomi, hukum, dan komunikasi,” ujarnya.
Hendri juga menyoroti kecenderungan presiden yang dinilainya terlalu sering mengambil beban politik akibat persoalan yang muncul dari jajaran menteri.
“Dia terlalu banyak pasang badan atas kekurangan menteri-menterinya,” katanya.
Karena itu, menurut Hendri, reshuffle seharusnya menjadi momentum untuk memilih figur yang benar-benar dapat membantu presiden, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan pembagian kekuasaan. (fuz/*)
