Bogor, Pelita Baru
Bupati Bogor, Rudy Susmanto terus bertekad membangun Bumi Tegar Beriman sebagai daerah yang aman, nyaman dan penuh kebhinekaan. Karena itu, ia menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya tidak boleh menjadi representasi kelompok tertentu, termasuk kelompok politik yang berkaitan dengan dirinya.
“Bogor bukan milik siapa pun kecuali milik masyarakat Kabupaten Bogor sendiri. Tidak akan ada warna kelompok Rudy Susmanto di situ,” kata Rudy belum lama ini, seperti disitat dari Antara.
Karena itu pula, ia akan terus mendorong kolaborasi pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, hingga berbagai elemen lainnya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakatnya.
Rudy pun bertekad, di masa kepemimpinannya yang memiliki batas waktu, ia ingin kesempatan tersebut ingin digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan yang dapat dilanjutkan oleh pemimpin Kabupaten Bogor berikutnya.
“Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun dengan kebhinekaan,” ujarnya.
Atas dasar itu pula, Rudy sudah menetapkan arah pembangunan daerah 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Rudy menjelaskan tantangan pembangunan Kabupaten Bogor cukup besar karena wilayah ini memiliki sekitar 6,19 juta penduduk yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan.
“Pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah,” ujar Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor sebelumnya mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah barat seperti Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.
Pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan akses jalan Desa Malasari Kecamatan Nanggung sepanjang 18 kilometer untuk memperlancar mobilitas masyarakat.
Pembangunan akses jalan di wilayah Cijeruk serta pengembangan jalur penghubung kawasan Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi wilayah timur juga disiapkan untuk memperkuat konektivitas daerah.
Pemerintah Kabupaten Bogor merencanakan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat guna mengurangi dampak aktivitas kendaraan tambang bagi warga sekitar.
Pemerintah daerah juga menghadirkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat dengan nilai pajak di bawah Rp100 ribu untuk meringankan beban warga.
Program jaminan kesehatan masyarakat diperkuat melalui Universal Health Coverage dengan pembiayaan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi sekitar 6,19 juta penduduk Kabupaten Bogor.
“Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Karena itu pemerintah hadir memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” ujar Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan proyek strategis pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang diproyeksikan menghasilkan listrik sekitar 50 megawatt.
Pemerintah pusat juga menetapkan Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center berskala internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas sekitar 500 hektare.
“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang, tidak bisa dibangun oleh satu suku, dan tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun bersama dengan semangat kebhinekaan dan rasa cinta kepada Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor terus mengevaluasi pembangunan sekaligus menyiapkan langkah strategis agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh masyarakat.
Terlepas dari itu, yang pasti, Rudy ingin mewariskan Kabupaten Bogor pada 2029 sebagai daerah yang terbebas dari warna kelompok maupun kepentingan politik tertentu dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Bogor 2029 nanti, yang bisa saya berikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor adalah Bogor tanpa warna, kecuali warna masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Rudy.
Rudy mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya tidak boleh menjadi representasi kelompok tertentu, termasuk kelompok politik yang berkaitan dengan dirinya.
Menurut dia, Kabupaten Bogor merupakan milik seluruh masyarakat sehingga pelayanan pemerintah harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan politik.
“Tidak ada warna Rudy Susmanto, tidak ada warna Ketua DPRD Kabupaten Bogor, tidak ada warna siapa pun juga, kecuali warnanya masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Rudy juga ingin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai aparatur yang membawa kepentingan kelompok tertentu.
Ia bahkan menggunakan istilah “pimpinan pelayan masyarakat” untuk menggambarkan peran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan pelayanan publik.
“Saya pastikan Bogor saya pimpin lima tahun ke depan, ASN Bogor adalah ASN yang mencintai rakyat Bogornya,” tandasnya. (duan/*)
