Jakarta, Pelita Baru
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional tetap solid berkat koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas.
“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama Triwulan II Tahun 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas,” ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senian (3/8/2026).
Penilaian tersebut merupakan hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 28 Juli 2026. KSSK yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.
Memasuki Triwulan II 2026, tekanan eksternal kembali meningkat akibat eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal. Konflik yang berlanjut di Timur Tengah turut mengganggu pasokan energi global, meningkatkan harga minyak dan komoditas strategis, serta memperbesar risiko terhadap perdagangan internasional dan rantai pasok dunia.
Di sisi lain, ketidakpastian global juga mendorong peningkatan tekanan inflasi di berbagai negara dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter. Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate kembali meningkat, sementara fenomena flight to safety menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan imbal hasil obligasi, serta tekanan terhadap arus modal di negara berkembang.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook Update edisi Juli 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0 persen pada 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 3,1 persen, seiring meningkatnya inflasi global dan ketidakpastian geopolitik.
Di tengah tantangan tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2026 diperkirakan tetap kuat, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, investasi yang terus meningkat, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi.
Daya beli masyarakat tetap terpelihara melalui berbagai program APBN, antara lain perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus ekonomi pada periode libur sekolah. Sementara itu, investasi didorong oleh pembangunan infrastruktur dan proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi.
Belanja pemerintah juga tumbuh positif seiring percepatan pelaksanaan program prioritas, pembayaran gaji ke-13 aparatur negara, serta penyaluran bantuan sosial. Di sektor riil, aktivitas manufaktur kembali memasuki fase ekspansi pada Juli 2026 dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada pada level 50,2 yang mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku usaha.
Dengan berbagai sinergi kebijakan tersebut, KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,6–6,0 persen.
Di sektor keuangan, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga meskipun menghadapi peningkatan volatilitas global. Hingga akhir Triwulan II 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada pada level 7,14 persen. Sementara itu, minat investor asing tetap positif dengan mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp32,09 triliun selama Triwulan II 2026.
Menkeu menegaskan bahwa perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah dinamika pasar keuangan internasional.
Pada sisi fiskal, APBN terus menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga akhir Triwulan II 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year). Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.035,7 triliun, meningkat 24,6 persen, didukung membaiknya aktivitas ekonomi, implementasi reformasi perpajakan, serta penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun, tumbuh 3,4 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen. Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun, didukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13 aparatur negara, pembayaran manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452 triliun atau meningkat 59,4 persen, dikelola secara prudent, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas serta keberlanjutan fiskal.
Menkeu menegaskan bahwa APBN terus dioptimalkan menjalankan tiga fungsi utama, yaitu sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor.
Sebagai shock absorber, pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi yang masing-masing telah terealisasi sebesar Rp116 triliun dan Rp116,9 triliun. Sebagai agent of development, APBN mendukung percepatan berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang telah merealisasikan anggaran Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat, serta Program Sekolah Rakyat dengan realisasi Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 sekolah permanen.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah terus memperkuat dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP), dengan realisasi masing-masing sebesar Rp14,5 triliun, Rp19,7 triliun, dan Rp8,8 triliun.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk insentif perpajakan bagi sektor padat karya, diskon transportasi pada periode libur, serta penguatan program magang dan vokasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menutup keterangannya, Menkeu menegaskan bahwa KSSK akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan melakukan asesmen secara forward-looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai membaiknya inflasi dan manufaktur merupakan sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun, menurutnya, risiko terhadap stabilitas eksternal masih perlu menjadi perhatian utama pemerintah dan pelaku pasar.
“Tantangan terbesar Indonesia pada semester II 2026 bukan lagi semata-mata inflasi, melainkan menjaga stabilitas eksternal di tengah melemahnya surplus perdagangan dan meningkatnya ketidakpastian global,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat defisit selama dua bulan berturut-turut pada Mei dan Juni 2026. Kondisi tersebut diperkirakan mendorong defisit transaksi berjalan kuartal II 2026 mencapai sekitar US$7,7 miliar atau setara 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, Balance of Payments (BoP) diproyeksikan masih mengalami defisit sekitar US$2,6 miliar.
Situasi tersebut menunjukkan pembiayaan eksternal tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena itu, Fakhrul memperkirakan Indonesia masih membutuhkan arus masuk modal asing sekitar US$11 miliar ke pasar obligasi pemerintah sepanjang semester II 2026 agar keseimbangan eksternal tetap terjaga.
“Dalam kondisi saat ini, menjaga capital inflow menjadi prioritas. Indonesia masih membutuhkan sekitar US$11 miliar tambahan investasi portofolio pada semester kedua tahun ini agar keseimbangan eksternal tetap terjaga dan volatilitas rupiah dapat diminimalkan. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan investor global harus menjadi bagian penting dari strategi kebijakan ekonomi,” katanya.
Menurut Fakhrul, upaya mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik menjadi semakin penting karena persaingan memperebutkan arus modal global diperkirakan semakin ketat. Hal itu dipengaruhi potensi perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat apabila tekanan inflasi di negara tersebut kembali meningkat.
“Risiko terbesar berasal dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Apabila The Fed kembali menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari ekspektasi pasar, maka persaingan memperebutkan arus modal global akan semakin ketat. Dalam situasi seperti itu, negara berkembang termasuk Indonesia harus mampu menjaga kredibilitas fiskal, stabilitas moneter, serta daya tarik pasar obligasi domestik,” jelasnya.
Meski demikian, Fakhrul menilai fundamental ekonomi Indonesia masih memberikan ruang optimisme. Meredanya tekanan harga pangan, membaiknya aktivitas manufaktur, dan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dinilai menjadi modal penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2026.
Ia menegaskan, semester II 2026 akan menjadi periode krusial untuk menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi domestik dan stabilitas sektor eksternal.
“Di satu sisi kita mulai melihat pemulihan aktivitas ekonomi domestik, tetapi di sisi lain kita harus memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi portofolio yang kompetitif di tengah ketidakpastian global. Stabilitas nilai tukar rupiah pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita menjaga kepercayaan investor, baik melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter maupun komunikasi kebijakan yang konsisten,” pungkasnya. (din)
