Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus menjalankan kebijakan yang menyentuh akar persoalan nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi, hingga pemberantasan korupsi. Ia juga meminta masyarakat tetap optimistis terhadap masa depan Indonesia.
Menurut Prabowo, setiap persoalan bangsa harus diselesaikan dengan pendekatan yang mendasar, bukan sekadar mengatasi dampaknya.
“Kalau badan sakit, kita cari dulu penyebab sakitnya, baru kita obati. Begitu juga dalam membangun bangsa, kita harus menyelesaikan persoalan dari akarnya,” ujar Presiden dikutip Senin (13/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali mengkritik konsep ekonomi neoliberal yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat luas. Ia menilai teori trickle-down effect yang menyebut kekayaan kelompok tertentu akan mengalir kepada masyarakat bawah tidak terbukti.
“Paham neoliberal mengatakan biarlah yang kaya hanya satu persen, nanti kekayaannya akan menetes ke bawah. Saya bertanya, apakah benar itu terjadi? Saya tidak percaya,” katanya.
Presiden menyebut sejumlah negara Barat kini mulai meninggalkan pendekatan ekonomi tersebut. Karena itu, ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional meskipun menuai kritik.
“Kita berada di jalan yang benar, di jalan para pendiri bangsa. Membela rakyat adalah kehormatan bagi setiap patriot. Saya tidak akan ragu untuk terus memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah pada tahun pertama masa kepemimpinannya. Salah satunya adalah terwujudnya swasembada pangan sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada impor.
“Kita sudah membuktikan pada tahun pertama pemerintahan ini bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Kita tidak impor pangan lagi, bahkan mulai melakukan ekspor,” ujarnya.
Di sektor energi, Presiden menyampaikan pemerintah telah meluncurkan bahan bakar B50 yang menggunakan campuran 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat Indonesia mulai menghentikan impor solar.
“Mulai bulan ini kita tidak impor lagi solar dari luar negeri. Para peneliti kita juga sedang mengembangkan bensin dari kelapa sawit, etanol dari singkong, jagung, dan sorgum,” katanya.
Ia optimistis dalam tiga hingga empat tahun ke depan Indonesia mampu memproduksi bahan bakar berbasis tanaman secara mandiri. Kebijakan tersebut diyakini akan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
Presiden juga mengungkapkan pemerintah telah mengonsolidasikan lebih dari 1.000 badan usaha milik negara (BUMN) ke dalam satu dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) dengan nilai mencapai sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat.
“Jangan selalu pesimistis. Rendah hati boleh, tetapi jangan rendah diri. Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar,” ujar Prabowo.
Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya reformasi tata kelola BUMN sekaligus memperingatkan para pelaku korupsi agar menghentikan praktik yang merugikan negara.
“Saya peringatkan kepada para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik korupsi. Kembalikan kekayaan rakyat. Rakyat membutuhkan keadilan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Menurut Prabowo, anggaran negara harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan aparatur negara, serta memperkuat profesionalisme TNI dan Polri.
Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan tidak terjebak dalam sikap saling menjatuhkan. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik yang membangun.
“Kita ini satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, dan satu keluarga. Kita menerima kritik karena kritik adalah bentuk koreksi agar kita tetap waspada dan terus memperbaiki diri,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional kepada prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Menurut Presiden, arah pembangunan ekonomi nasional dalam beberapa dekade terakhir lebih banyak dipengaruhi oleh paham ekonomi neoliberal yang dinilainya tidak sejalan dengan amanat konstitusi. “Kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, perjuangan untuk mengembalikan pembangunan ekonomi ke jalur yang dicita-citakan para pendiri bangsa telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia seharusnya berlandaskan asas kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam pembangunan.
Meski demikian, Presiden mengajak seluruh pihak untuk tidak menyalahkan masa lalu. “Kita tidak mencari kesalahan masa lalu. Kita akui itu adalah kesalahan kita bersama, kesalahan para elite,” tuturnya.
Ia menilai, pada masa lalu Indonesia sempat meyakini bahwa sistem ekonomi Barat mampu menghadirkan kesejahteraan dalam waktu singkat. Namun, setelah lebih dari tiga dekade berjalan, menurutnya anggapan tersebut tidak sepenuhnya terbukti.
“Saya termasuk salah satu yang sejak awal sudah memperingatkan bahwa paham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak mungkin membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa amanat yang diberikan rakyat melalui pemilihan presiden akan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen mengerahkan seluruh kemampuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.
“Akhirnya saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Mandat itu akan saya jalankan dengan sekuat tenaga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Saya memahami bahwa negara kita sangat kaya,” kata Presiden. (fuz)
