Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah untuk terus memperkuat peran perbankan BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
Hal itu terlihat dari rapat terbatas (ratas) krusial bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Rapat ini diagendakan untuk membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari arah perekonomian makro hingga kesiapan ketahanan pangan menghadapi cuaca ekstrem.
Pantauan di lokasi menunjukkan, sejumlah petinggi Himbara yang hadir di antaranya adalah Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri Riduan dan Dirut BTN Nixon L.P. Napitupulu
Selain itu, Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan, jajaran Himbara dipanggil Presiden Prabowo untuk memperoleh arahan dan pandangan terkait arah perekonomian Indonesia ke depan.
“Hari ini bersama-sama dengan manajemen, ada juga komisaris dari Himbara, bertemu dengan bapak presiden untuk mendapatkan pandangan, arahan dan juga sharing mengenai arah perekonomian Indonesia ke depannya,” kata Rosan sebelum memasuki Istana.
Menurut Rosan, pertemuan tersebut diyakini akan menjadi forum yang produktif bagi Himbara untuk mendapatkan berbagai masukan dari presiden. Arahan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat peran Himbara sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.
“Sehingga Himbara sebagai salah satu mungkin penggerak perekonomian ke depan ini makin baik, makin prudent, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dirinya dipanggil Presiden bersama jajaran direksi Bank Himbara. “Iya dengan Himbara,” kata Airlangga sesaat setelah tiba di Istana.
Namun, Airlangga enggan mengungkapkan kisi-kisi pertemuan dengan Presiden Prabowo, termasuk adanya penugasan baru terhadap Bank Himbara.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pertemuan tersebut akan membahas topik seputar perbankan. “Tentang perbankan,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar
Pandjaitan mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai perkembangan ekonomi global setelah Juli 2026, terutama jika konflik geopolitik yang saat ini terjadi terus berlanjut.
Peringatan itu disampaikan Luhut ketika ia dan jajaran DEN menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia hingga Juli masih berada dalam situasi yang baik, tetapi setelah bulan tersebut perlu diwaspadai jika perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran masih berlanjut.
“Jadi kami laporkan bahwa sampai Juli ini keadaan kita masih baik. Setelah Juli kita waspadai kalau perang ini masih berlanjut,” ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).
Meski demikian, ia melihat perkembangan positif setelah muncul sinyal perdamaian antara AS dan Iran yang mendorong penurunan harga minyak dunia.
Mengutip Reuters, hari ini harga minyak mentah Brent turun 89 sen atau 1,12 persen menjadi US$78,66 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat melemah 98 sen atau 1,28 persen ke level US$75,81 per barel.
“Kemarin (ada kesepakatan) damai, kita lihat (harga) Brent turun, sudah turun ke 80-an di bawah,” ujarnya.
Luhur menilai Indonesia memiliki peluang untuk melangkah lebih maju dibandingkan negara lain apabila seluruh pihak dapat bekerja secara kompak. “Saya bilang ke Presiden, ‘Kita ini mungkin one step ahead dari banyak negara lain, asal kita sekarang kompak aja’,” ujarnya.
Oleh karena itu, Luhut meminta seluruh pihak memberi ruang bagi Prabowo untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah. “Jadi kita kasih kesempatan Presiden untuk eksekusi mimpi-mimpi besarnya,” ujarnya.
Terlepas dari itu, ditengah situasi ekonomi yang tidak menentu, Prabowo sendiri telah menyetujui anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun yang akan dialokasikan selama tiga tahun. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak bencana, khususnya di Pulau Sumatera.
Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, anggaran tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden.
“Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Tito saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, anggaran itu akan disalurkan secara bertahap. Pada 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Dana tersebut akan dikelola oleh 23 kementerian dan lembaga utama serta 10 kementerian dan lembaga pendukung yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sejumlah kementerian yang menerima alokasi anggaran antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Tito, sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan pencairan dana ke Kementerian Keuangan. Bahkan, lima kementerian dan lembaga di antaranya sudah menerima pencairan dan mulai menjalankan program pemulihan sesuai tugas masing-masing.
“Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kami meminta dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah untuk mempercepat proses dan juga menteri keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut,” ujarnya.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang menjadi prioritas pemulihan pascabencana.
“Nah ini Rp1,6 triliun itu adalah untuk Aceh. Kemudian untuk Sumatera Barat lebih kurang Rp2,3 triliun dan Rp6,1 triliun itu adalah untuk Sumatera Utara,” katanya.
Ia berharap seluruh anggaran yang telah disiapkan dapat segera dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana.
“Kami melakukan rapat langsung di Banda Aceh dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati, wali kota agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing,” ujar Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dinilai menunjukkan hasil positif. Salah satu capaian yang disoroti adalah pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mencapai 97 persen.
“Beberapa hal yang positif, termasuk juga Huntara 97 persen sudah dibangun, kemarin saya pengecekan terakhir,” katanya.
Menurut Tito, kemajuan tersebut terlihat dari berbagai sektor, mulai pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana. (fuz/*)
