Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan strategi komprehensif untuk memperkuat ketahanan energi nasional guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak di tengah tekanan geopolitik global yang memengaruhi harga energi.
Hal itu diungkap Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam keterangannya, dilansir Minggu (14/6/2026). “Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu semua usaha Pak Prabowo,” kata Qodari.
Dikatakan Qodari lagi, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo telah menempatkan kemandirian energi sebagai pilar utama pembangunan, sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
Ia menjelaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, termasuk mendorong pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.
Namun, tantangan di sektor energi dinilai jauh lebih kompleks dibanding sektor pangan, terutama karena tingginya kebutuhan energi nasional yang masih bergantung pada impor minyak.
“Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta barel, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong pengembangan energi alternatif, di antaranya program biodiesel B50 untuk solar serta pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.
Di sisi lain, Qodari juga menyinggung kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green yang dipengaruhi kondisi global.
Ia mengatakan dinamika geopolitik internasional, terutama konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, turut berdampak terhadap harga minyak dunia.
Posisi strategis Iran yang menguasai Selat Hormuz menjadikan kawasan tersebut sebagai faktor penting dalam menentukan stabilitas pasokan energi global.
“Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” kata Qodari.
Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar tidak membebani masyarakat. “Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi tidak naik, tetap,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, mengapresiasi keberanian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak sejumlah rekomendasi dan tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF).
“Sikap tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mendukung upaya mewujudkan cita-cita kemandirian bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” kata KH. Anwar Iskandar dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (13/6/2026).
“Apa yang dilakukan Menkeu Purbaya tentunya searah dengan Presiden Prabowo Subianto, yang mana Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara sungguh-sungguh. Amanat konstitusi tersebut, sangat berpihak kepada kepentingan rakyat dan menjadi fondasi bagi terciptanya negara yang mandiri,” tambahnya.
Ia menegaskan, Prabowo ingin melaksanakan Pasal 33 UUD 1945. Itu sangat prorakyat dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang mandiri.
Menurutnya, sejak Indonesia merdeka dan telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak delapan kali, belum banyak kepala negara yang secara serius berupaya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, ia memandang langkah Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahannya merupakan bagian dari upaya besar untuk membangun kemandirian ekonomi nasional.
Dalam konteks tersebut, KH Anwar Iskandar menilai keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak IMF merupakan langkah yang tepat dan membutuhkan keberanian besar. Ia berpandangan bahwa berbagai kepentingan asing tidak selalu sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi.
“Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah benar untuk berani menolak IMF. Keberanian seperti ini tidak dimiliki oleh semua orang,” katanya.
Ketum MUI itu menegaskan bahwa Indonesia harus mampu menentukan arah pembangunan ekonominya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Menurutnya, penerimaan terhadap berbagai intervensi eksternal justru berpotensi menghambat terwujudnya kemandirian bangsa.
“Kalau ingin negara kita maju, maka kita harus mandiri. Dan untuk menjadi negara yang mandiri, kita harus menjalankan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
KH Anwar Iskandar juga menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berharap program-program yang berpihak kepada rakyat tersebut dapat terus dilanjutkan.
“Sebagai rakyat kecil, kami merasakan manfaatnya. Karena itu saya berharap program-program yang baik untuk masyarakat tetap dilanjutkan,” katanya.
Menurut KH Anwar Iskandar, keberanian pemerintah, khususnya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dalam mengambil sikap terhadap IMF menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kepentingan nasional dan mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri.
Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Selasa, (9/6/2026) menyambangi Istana Negara untuk menghadao Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah isu ekonomi nasional.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pertemuan itu membahas sejumlah isu ekonomi, termasuk pembenahan tata kelola MBG dan optimalisasi digitalisasi pelayanan publik pemerintah.
“Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail,” kata Luhut usai pertemuan, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Turut hadir ke Istana Negara bersama Ketua DEN adalah anggota DEN M. Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat.
Luhut Pandjaitan menyampaikan, pihaknya melaporkan mengenai government technology yang sudah terkoneksi 80 persen. “Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti govtech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa, karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujar Luhut.
Anggota DEN Septian Hario Seto mengatakan pihaknya telah melakukan survei independen terhadap pelaksanaan MBG secara random sampling. Survei itu untuk mendalami ekosistem rantai pasok. “Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan,” kata Seto.
Menurur Seto, hasil survei menunjukkan 86,9 persen dari SPPG yang ada memiliki satu pemasok kecil. “Jadi ini bisa digambarkan, merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut,” ujarnya.
“Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada,” tambah Seto. (fuz/*)
