Bekasi, pelitabaru.com – Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran baru ini. Langkah integrasi sistem berbasis web, aplikasi seluler, serta verifikasi kependudukan real-time yang diluncurkan pemerintah kota patut diapresiasi secara konseptual.
Namun, implementasi teknologi yang tidak matang justru menciptakan hambatan baru (barikade digital) bagi orang tua murid. Niatnya menyederhanakan, tetapi jika sistem belum siap menampung beban massal, digitalisasi ini, justru menyulitkan dan memicu kepanikan di kalangan orang tua.
Demikian disampaikan Ketua Pemuda ICMI Kota Bekasi, H. Imamuddin, Rabu (10/6/26). Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah berupaya melakukan digitalisasi, platform tersebut. Namun, dinilai masih menyisakan berbagai persoalan teknis di lapangan yang berpotensi merugikan hak akses pendidikan bagi masyarakat.
Berdasarkan pemantauan tim internal ICMI Muda Kota Bekasi, sejumlah kelemahan krusial dan indikasi eror pada sistem SPMB tahun ini perlu segera dievaluasi. Dalam SPMB tahun sebelumnya, kelemahan paling fatal ditemukan masalah ketidakakuratan penentuan titik koordinat (geolocation) pada platform pendaftaran. Banyak ditemukan kasus di mana titik rumah riil pendaftar meleset jauh dari alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK).
“Ini sangat sensitif karena jalur domisili bergantung pada jarak. Kalau sistem salah membaca titik hingga ratusan meter atau bahkan hitungan kilometer, anak yang rumahnya di depan sekolah pun bisa tereliminasi secara tidak adil,” tegas Imamuddin.
Sedang dalam sistem verifikasi otomatis dengan basis data kependudukan, dinilai belum sepenuhnya sinkron secara real-time. Orang tua murid yang baru melakukan pembaruan KK dalam setahun terakhir kerap mendapati NIK anak mereka tidak terbaca oleh sistem, sehingga proses pendaftaran mandiri langsung terhenti di tahap awal. “Ini jelas sangat merugikan siswa,”jelasnya
Juga terkait kemampuan server, pada jam-jam sibuk, terjadi penumpukan akses simultan (bottleneck) yang mengakibatkan perlambatan server yang parah.
Akibat high latency ini, orang tua murid sering mengalami eror gagal unggah dokumen, atau mendapati situs web sama sekali tidak merespons (timeout).
Menyikapi berbagai kendala tersebut, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Bekasi, agar melakukan audit dan upgrade kapasitas server.
“Pemkot Bekasi harus memastikan infrastruktur server memiliki kapasitas bandwidth yang memadai, agar mampu menangani lonjakan trafik saat ribuan warga mengakses sistem secara bersamaan di hari pertama pendaftaran,” ujarnya.
Menurut Imamuddin, sistem pengunggahan berkas pada aplikasi seluler harus dibuat lebih ramah pengguna (user-friendly), dilengkapi fitur kompresi otomatis, agar warga tidak perlu kebingungan mengecilkan ukuran file secara manual. “Untuk itu perlu penyerdarhanaan kompresi file dukumen, agar dapat menghemat ruang penyimpanan dan memudahkan pengiriman file,” jelasnya.
Dalam SPMB ini diperlukan transparansi dan penguatan posko sekolah. Harapannya, melalui penguatan posko tersebut jika sistem mandiri eror, operator di tingkat sekolah dengan dibekali dasbor khusus yang stabil, dapat menginput data warga secara manual tanpa birokrasi yang rumit.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak Bekasi. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena sistem web yang eror atau server down. Pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi total dan menyiapkan mitigasi darurat, agar kegaduhan tahunan ini tidak terus berulang,” tegas Imamuddin.(ans)
