Jakarta, Pelita Baru
Pemerintah RI menegaskan komitmennya menjaga APBN Tahun Anggaran 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan sebagai respons atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait kualitas belanja negara, pengelolaan defisit, subsidi, hingga optimalisasi penerimaan negara.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan iklim investasi dan pelestarian lingkungan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Sebagai wakil pemerintah, Menkeu menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi DPR RI. Dalam Rapat Paripurna pada Kamis (4/6/2026), fraksi-fraksi di DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan negara melalui perluasan basis penerimaan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.
lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penguatan penerimaan negara akan dilakukan melalui sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Di sisi lain, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan analisis big data guna memperluas basis perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Selain itu, pemerintah juga menekankan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penguatan tata kelola sumber daya alam, inovasi layanan publik, hingga penguatan penegakan hukum dan penagihan piutang negara.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi terkait kualitas belanja negara, pemerintah menegaskan akan melanjutkan efisiensi dan refocusing anggaran agar belanja negara semakin produktif dan tepat sasaran.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya reformasi subsidi dan bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar perlindungan sosial lebih adil dan tepat sasaran. “Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung,” kata Purbaya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan sinergi belanja pusat dan daerah terus diperkuat guna meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam pidatonya, pemerintah juga merespons pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai pentingnya pengelolaan defisit dan pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur. emerintah memastikan kebijakan pembiayaan APBN 2027 tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang, sekaligus mendukung kegiatan produktif yang memperkuat daya saing nasional.
Adapun postur makro fiskal tahun 2027 dirancang dengan defisit sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB. Sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Pemerintah juga menyatakan skema pembiayaan defisit akan dilakukan secara inovatif dan berkelanjutan melalui sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penguatan investasi dan menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.
Pemerintah menyatakan strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui akselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dibarengi penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar aktivitas ekonomi nasional semakin produktif. “Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.
Selain itu, pemerintah menyoroti peran Danantara dalam mempercepat investasi produktif di sektor strategis serta meningkatkan partisipasi investor global melalui penguatan leverage aset negara.
Investasi tersebut difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan serta tingkat upah yang lebih baik.
Di sisi lain, pemerintah juga menempatkan daya beli masyarakat sebagai faktor penting penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menilai konsumsi rumah tangga perlu dijaga melalui efektivitas perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja.
“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.
Pemerintah juga memastikan berbagai program prioritas nasional akan terus diperkuat agar memberikan dampak berganda terhadap perekonomian masyarakat. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.
Dalam pidatonya, pemerintah juga menegaskan stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi utama pertumbuhan. Inflasi tahun 2027 ditargetkan berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Pemerintah optimistis penguatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan sektor riil dapat mempercepat perputaran ekonomi nasional. Kondisi tersebut diharapkan menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (din/*)
