Jakarta, Pelita Baru
Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan menuai sorotan dunia. Bahkan, media Inggris, The Economist, menilai, sikap kepala negara itu bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap arah demokrasi Indonesia serta stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya beban anggaran.
Namun, kritikan itu dibantah Pakar ekonomi, Surya Vandiantara. Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini justru menilai, dengan situasi dan kondisi negara saat ini, kebijakan ekonomi yang ambil Prabowo sudah sangat tepat.
“Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun,” kata Surya kepada wartawan, Senin (25/5/2026).
Terkait kritikan media asing itu, Surya menilai, The Economist kerap memberikan kritik terhadap sesuatu yang tidak sejalan dengan ideologinya. Sedangkan kondisi Indonesia tidak sesuai dengan pasar bebas tersebut.
“Aliran ekonomi yang diterapkan Founding Fathers negara kita menyatakan bahwa, berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi,” jelasnya.
Padahal, kata Surya, bila sistem pasar bebas itu diterapkan di Indonesia, maka menjurus pada terbukanya penjajahan ekonomi gaya baru yang akan dilakukan oleh negeri-negeri imperialis. Menurutnya, tanpa proteksi negara, UMKM dan petani kita akan tergilas oleh modal besar.
“Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan. Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis,” pungkasnya.
Sebelumnya, media asing, The Economist membuat tulisan yang menyoroti gaya kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto dan mengaitkan dengan segala programnya hingga rekam jejak masa lalunya.
Artikel dari The Economist baru-baru ini menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai semakin memusatkan kekuasaan, meningkatkan belanja negara secara agresif, dan memperluas peran militer dalam urusan sipil.
Kebijakan-kebijakan tersebut, menurut analisis media asal Inggris itu, menimbulkan kekhawatiran terhadap arah demokrasi Indonesia serta stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya beban anggaran.
“Prabowo sedang memusatkan kekuasaan dan, sesuai dengan ketidakpercayaannya yang lama terhadap demokrasi multipartai, mulai menyingkirkan oposisi di parlemen. Ia juga membelanjakan uang negara melebihi kemampuan Indonesia, menempatkan orang-orang dekatnya di posisi ekonomi penting, dan memberi peran lebih besar kepada militer dalam kehidupan publik,” tulis laporan itu.
Hasilnya, bagi sebagian orang terlihat sebagai kembali ke awal dari reformasi yang telah menopang stabilitas Indonesia sejak krisis finansial Asia 1997–1998.
Prabowo disebut meluncurkan dua program populis besar: program makan gratis untuk sekolah, yang bertujuan mengatasi stunting pada anak-anak, dan jaringan 80.000 koperasi desa merah putih untuk mengurangi peran perantara yang dianggap merugikan petani.
Dua program ini dipandang boros dan bisa menghabiskan sedikitnya 320 triliun rupiah tahun ini, atau sekitar 10% dari pendapatan negara yang direncanakan.
“Namun itu mungkin belum sepenuhnya menggambarkan tekanan pada keuangan Indonesia. Di bawah Prabowo, proyeksi anggaran terlalu optimistis. Harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit yang rendah telah mengurangi pendapatan pajak, yang turun 3% pada 2025, padahal sebelumnya diperkirakan naik 7%,” tulis laporan tersebut.
Defisit fiskal tahun lalu, sebesar 2,9% dari PDB, merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia (tidak termasuk masa pandemi). Angka itu sangat dekat dengan batas 3% yang ditetapkan undang-undang sejak 2003 untuk menjaga disiplin fiskal
Lembaga pemeringkat S&P mungkin akan menurunkan peringkat utang pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sejak krisis Asia. Pemerintah mengklaim rasio utang terhadap PDB masih rendah, sekitar 40%.
Masalahnya, utang dibayar dari pajak, dan pembayaran bunga utang kini memakan porsi yang semakin besar. Tahun lalu, 16% pendapatan negara digunakan untuk membayar bunga, naik dari 9% satu dekade lalu. S&P menyebut kenaikan di atas 15% secara berkelanjutan bisa menjadi alasan penurunan peringkat.
Perang di Iran memperburuk tekanan tersebut. Meskipun Indonesia adalah pengekspor energi bersih secara keseluruhan (terutama batu bara), negara ini tetap mengimpor minyak mentah.
Pemerintah mensubsidi bahan bakar dan listrik, yang diperkirakan menelan biaya 12 miliar dolar tahun ini. Namun harga minyak yang naik membuat beban subsidi semakin besar. Kementerian Keuangan memperkirakan tambahan kebutuhan bisa mencapai 5,7 miliar dolar.
Jika harga minyak rata-rata 97 dolar per barel, defisit bisa naik menjadi 3,5% dari PDB, melewati batas 3%. “Prabowo telah memangkas program makan gratis dari enam hari menjadi lima hari untuk menghemat sekitar 1,1 miliar dolar. Ia juga membatasi pembelian bensin bersubsidi. Pemerintah mengklaim penghematan biaya bisa mencapai 7,4 miliar dolar melalui efisiensi birokrasi. Namun upaya penghematan ini tampaknya tidak cukup untuk menahan pelebaran defisit,” tulis The Economist.
Pada akhirnya, Prabowo kemungkinan harus memilih: mengurangi subsidi BBM, mengurangi program belanja populisnya, atau menghapus batas defisit 3%. Namun kenaikan harga BBM sangat sensitif secara politik.
Sejak September, Prabowo mengganti Menteri Keuangan dengan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya pernah membantah majalah The Economist. Dia mengklaim kondisi tetap aman dan mengatakan bahwa defisit bisa dikendalikan bahkan jika harga minyak naik.
Kementerian keuangan juga bukan satu-satunya institusi yang diubah.
Pengelolaan BUMN diserahkan kepada Danantara, sebuah dana kekayaan negara baru yang langsung berada di bawah Presiden.
The Economist menyebut BUMN besar kini meningkatkan dividen untuk mendanai proyek Prabowo. Bank-bank milik negara juga memberikan pinjaman besar ke proyek yang dipilih pemerintah.
Sementara itu, pemerintah juga menyelidiki dan menyita jutaan hektare lahan dari perusahaan sawit dan tambang yang dianggap melanggar aturan. Meskipun pelanggaran lingkungan memang ada, banyak yang menilai penegakan hukum dilakukan secara selektif.
Untuk memastikan programnya berjalan, The Economist menyebut Prabowo memusatkan kekuasaan politik.
Hampir semua partai besar kini masuk koalisi pemerintah, membuat oposisi hampir tidak ada di parlemen. “Dia bahkan pernah mengusulkan agar koalisi ini dibuat “permanen”. Ia menyebut bahwa politik Indonesia seharusnya mengutamakan kerja sama, bukan konflik, dan mengatakan bahwa oposisi adalah budaya Barat yang tidak perlu ditiru,” tulis The Economist.
Prabowo disebut juga memberi peran lebih besar kepada militer dalam kehidupan sipil. Ia pernah membawa menteri ke akademi militer untuk latihan baris-berbaris, dan ribuan pegawai sipil mengikuti pelatihan militer.
Militer juga terlibat dalam program makan gratis dan pembangunan fasilitas koperasi desa.
Sebagian pengamat berpendapat bahwa Prabowo tidak semata ingin menjadi otoriter, tetapi ingin memperbaiki reputasinya setelah masa lalu yang kelam.
“Risiko lain adalah ketidakpuasan rakyat yang bisa meledak menjadi protes jalanan, seperti yang pernah terjadi pada 1998. Ada juga kekhawatiran bahwa langkah diplomatik Indonesia di luar negeri, seperti tawaran pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, bisa menimbulkan reaksi negatif di dalam negeri,” tulis laporan tersebut. (fuz/*)
