Jakarta, Pelita Baru
Kepala Daerah diminta untuk lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat daya saing nasional. Seruan itu, diungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto,
Bima menyebut, kompleksitas tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini, tidak hanya bersumber dari persoalan lokal, tetapi juga dipengaruhi dinamika global dan kebijakan nasional.
“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur,” ujar Bima dikutip Kamis (6/5/2026).
Ia menjelaskan, tantangan tersebut mencakup tekanan global seperti fluktuasi harga energi dan inflasi, perubahan kebijakan nasional, hingga tuntutan pelayanan publik di tingkat daerah.
Karena itu, Bima menekankan perlunya kepala daerah memiliki kemampuan adaptif dan eksekusi yang kuat dalam merespons situasi tersebut. “Cara baru mengelola negara yang memerlukan para pemimpin yang andal, terampil, dan cerdas,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor yang lebih fleksibel, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema kreatif.
Bima berharap forum tersebut dapat menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga sinergi pusat dan daerah tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga implementatif.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, optimitis realisasi program perumahan rakyat secara tidak langsung akan mendorong kemajuan daerah. Tito juga yakin melalui program tersebut, dampak ekonomi yang ditimbulkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Mendagri saat berdialog bersama pengembang di Gedung Ahmad Yani Raider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (5/5/2026).
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di bidang perumahan rakyat. Hal tersebut tercermin melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Kebijakan ini perlu didukung oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda).
“Dari segi tugas, menyelesaikan tugas pemerintah daerah mengatasi kemiskinan, makin banyak perumahan dibangun oleh pemerintah daerah atau developer itu akan membuat kemiskinan jauh menurun,” ucapnya.
Manfaat lain dari program tersebut, kata Tito, dapat mengoptimalkan ekosistem perekonomian di sektor perumahan. Misalnya, meningkatnya aktivitas pengembang dalam memanfaatkan bahan baku konstruksi.
Di samping itu, program perumahan juga akan meningkatkan nilai ekonomi suatu daerah, terutama dalam pemanfaatan lahan. Dengan demikian, daerah dapat mengoptimalkan peningkatan PAD, antara lain melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Jadi dari bangunannya, dari PBB, pajak bumi bangunan untuk seterusnya. Nah itu menguntungkan, PAD akan menguntungkan (bagi daerah),” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta pihak terkait lainnya. (din/*)
