Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto meminta mempercepat kepemilikan rumah bagi rakyat kecil. Arahan ini disampaikan langsung kepala negara kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siarait di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menariknya, Prabowo juga meminta Ara, sapaan Maruarar Siarait untuk memanfaatkan lahan-lahan negara di kawasan strategis, terutama yang terkait kereta api, BUMN, dan Danantara, untuk perumahan rakyat, termasuk pembangunan rumah susun.
“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah dan tanggung. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat,” kata Ara.
“Yang pasti, tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” ujarnya lagi.
Ara mengaku sudah menyisir sejumlah titik bersama Direktur Utama KAI dan pejabat terkait. Jakarta, khususnya Tanah Abang dan Senen, menjadi lokasi awal. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi hunian vertikal dengan konsep campuran antara masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah agar tercipta kawasan permukiman yang inklusif.
“Kemudian juga di Bandung tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini, kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di kota Bandung,” paparnya.
Lebih lanjut, Ara juga merinci, dalam rencananya, lahan potensial di Bandung, kata Menteri PKP, persiapan pembangunan ditargetkan mulai digerakkan akhir bulan ini. Sedangkan di Senen, proyek 324 unit rumah ditargetkan rampung 15 Juni 2026. Setelah itu, KAI menyiapkan 500 unit lagi di Jakarta. “Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni. Berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026,” ujar Ara.
Total tahap awal mencapai 824 unit, yang merupakan tindak lanjut dari penataan kawasan di sekitar rel. Ara juga mengakui banyak lahan KAI saat ini sudah diduduki masyarakat. Kondisi serupa, kata dia, ditemukan di Bandung dan Tanah Abang.
Namun begitu, skema hunian yang disiapkan belum sepenuhnya final. Pemerintah membuka kemungkinan model sewa dengan tarif terjangkau, sambil menyiapkan aturan kepemilikannya. Namun, pembangunan tetap dipercepat.
Selain itu, pemerintah juga mendapat dukungan dari program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang bersedia membangun 1.000 unit rumah susun di beberapa lokasi.
“Jadi, kita akan siapkan itu, tanahnya kita akan siapkan, kemudian yang membangun nanti Astra, kemudian diserahkan kepada negara. Jadi, gotong-royong juga terjadi, ada APBN, ada Danantara, dan juga ada swasta, ada yayasan. Biar bekerja dengan cepat,” katanya.
Mengenai kepemilikan rumah, kata Ara, pemerintah masih melakukan pengaturan untuk sewa ataupun kepemilikan pribadi. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah pembangunan dapat dipercepat sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang layak dan aman.
“Kita bangun dulu aja biar cepat ya. Jadi, kita bangun sambil menyusul nanti aturannya kita persiapkan mana yang bisa. Sementara ini tentu cukup banyak yang bersifat sewa ya, sewa dengan harga yang terjangkau,” terang Ara.
Tak hanya itu, Ara juga mengungkapkan, jika Presiden Prabowo juga menaikan target renovasi rumah rakyat secara drastis pada 2026. Program bedah rumah tahun ini disiapkan untuk 400.00 unit, melonjak dari 45.000 unit pada tahun lalu.
“Ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama Menteri Keuangan, Pak Menteri Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Tahun lalu itu 45 ribu rumah, tahun ini 400 ribu rumah,” ujar Ara.
Cakupan program ini juga diperluas. Jika tahun lalu sekitar 220 kabupaten/kota tidak kebagian, tahun ini seluruh kabupaten/kota di Indonesia disebut akan mendapat program bedah rumah
Ara menyebut langkah itu bukan sekadar urusan atap bocor atau dinding rapuh. Pemerintah melihatnya sebagai instrumen keadilan sekaligus penggerak ekonomi. “Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” kata Ara. (fuz/*)
