Jakarta, Pelita Baru
Pemerintah menetapkan penyesuaian budaya kerja nasional sebagai langkah strategis untuk menghadapi dinamika global sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala.
Transformasi budaya kerja nasional tersebut mencakup perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk penerapan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) satu hari dalam seminggu, setiap Jumat, dari rumah atau domisili masing-masing pegawai.
Pengaturan teknis pelaksanaan kebijakan itu akan dituangkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Dalam Negeri.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi disiplin maupun capaian kinerja ASN.
“Untuk seluruh ASN, evaluasi kinerja akan terus diperkuat. Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi secara berkala. Fleksibilitas kerja tidak boleh menurunkan disiplin dan capaian kinerja ASN,” ujarnya dalam Konferensi Pers Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, dengan adanya penyesuaian pola kerja ini, pengawasan justru harus semakin ketat agar kinerja ASN tetap terukur, akuntabel, dan berbasis output.
Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi di masing-masing instansi serta penggunaan sistem berbagi pakai di tingkat nasional menjadi kunci efektivitas kebijakan tersebut. Sistem ini mencakup bukti kehadiran hingga pelaporan kinerja pegawai ASN.
“Melalui ini, setiap instansi dapat memantau kinerja pegawai secara berkala dan objektif, sehingga fleksibilitas kerja tetap sejalan dengan peningkatan produktivitas,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kondisi global saat ini justru menjadi momentum untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.
“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan menuju perilaku kerja yang modern dan efisien, melalui prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga,” katanya.
Airlangga menjelaskan, pemerintah akan mengalihkan anggaran dari belanja yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial, menuju belanja yang lebih produktif serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, kebijakan penyesuaian budaya kerja ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi mobilitas ASN, mengurangi perjalanan dinas, serta mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah memastikan sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik dan layanan strategis tetap bekerja secara langsung di kantor maupun di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Kebijakan WFH ASN setiap Jumat ini diharapkan menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih adaptif, modern, dan responsif terhadap tantangan global.
Sementara itu, dukungan terhadap kebijakan work from home (WFH) yang diinisiasi pemerintah terus menguat. Perwakilan serikat pekerja dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional menyatakan apresiasi atas terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2026 tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.
Anggota LKS Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, Carlos Rajadugbu, menilai kebijakan tersebut merupakan respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika global sekaligus mendorong transformasi budaya kerja nasional yang lebih adaptif dan efisien energi.
“Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah, khususnya Menteri Ketenagakerjaan, dalam merespons tantangan global melalui kebijakan yang mendorong perubahan pola kerja,” ujar Carlos, dalam Konfrensi Pers WFH dan Program Optimasi Energi di Tempat Kerja, Rabu (1/4/2026).
Menurut Carlos, surat edaran ini dapat menjadi pedoman penting bagi pekerja dan dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan proses produksi, tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Ia menekankan, kebijakan WFH perlu diimplementasikan dengan prinsip menjaga keseimbangan antara produktivitas dan perlindungan hak pekerja.
Serikat pekerja juga melihat momentum ini sebagai peluang memperkuat kolaborasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam membangun ekosistem kerja yang lebih modern dan berdaya saing.
“Kami berharap transformasi budaya kerja ini semakin memperkuat sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah,” katanya.
Poin krusial yang disoroti serikat pekerja adalah jaminan perlindungan hak buruh selama pelaksanaan WFH. Carlos menegaskan, dengan adanya surat edaran ini, tidak boleh ada praktik pengurangan hak pekerja, termasuk skema “no work no pay”.
“Ketika pekerja menjalankan WFH, seluruh haknya tetap harus dipenuhi. Surat edaran ini mempertegas bahwa tidak boleh ada pelanggaran seperti pengurangan upah,” tegasnya.
Meski demikian, serikat pekerja mengingatkan potensi pelanggaran di lapangan tetap perlu diantisipasi. Untuk itu, mereka meminta pemerintah, khususnya pengawas ketenagakerjaan, agar sigap dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan.
Langkah pengawasan dinilai penting guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan pekerja, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan.
Di tengah ketidakpastian global, serikat pekerja mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap optimistis. Kebijakan WFH dan efisiensi energi dinilai sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang kuat, dinamika global tidak akan berdampak buruk bagi Indonesia,” pungkasnya. (din)
