Jakarta, Pelita Baru
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mendukung sepenuhnya upaya percepatan transisi energi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam upaya menghadapi krisis energi.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh media, ekonom, dan lainnya di Hambalang pada 17 Maret lalu.
“Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, bahkan mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi,” kata Eddy dalam rilisnya dikutip Selasa (24/3/2026).
Menurutnya, krisis energi yang ditimbulkan perang di Timur Tengah semakin menyadarkan kita bahwa ketahanan energi nasional rentan terhadap disrupsi global.
Eddy Soeparno menjelaskan, ketergantungan Indonesia pada sejumlah produk migas seperti minyak mentah, LPG, kerosene, dan produk lainnya menyebabkan kita berada dalam posisi rapuh ketika pasokannya terganggu sebagaimana kita alami hari ini.
“Jika impor LPG tersendat misalnya, sektor rumah tangga, restoran, perhotelan, dan lainnya tidak dapat melakukan kegiatan memasak, mengingat 75% dari kebutuhan LPG nasional datang dari jalur impor. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi cara masak dari LPG ke kompor induksi (listrik) secepatnya,” lanjut Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga mendukung arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat pensiun dini pembangkit diesel karena biaya pengoperasiannya bisa 3–5 kali lebih mahal dibandingkan batubara dan pembangkit ini menghasilkan emisi karbon yang cenderung “toxic”.
“Memang ada beberapa jenis kegiatan yang mutlak membutuhkan minyak mentah dan gas sebagai bahan bakar, seperti pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Di samping itu ada industri pupuk, petrokimia, besi baja, farmasi yang membutuhkan migas sebagai bahan baku, sehingga kebutuhan migas kita ke depannya tetap akan signifikan,”
“Namun untuk sektor-sektor di mana kita bisa mengurangi pemanfaatan energi fosil, apalagi yang dipasok melalui impor, sudah sepatutnya kita lakukan transisi energi dengan cepat,” lanjutnya.
Terakhir, Waketum PAN ini juga mendorong agar legislasi yang mengatur transisi energi segera difinalisasi.
“Kesempatan ini juga menyadarkan kita akan pentingnya payung hukum yang mengatur transisi energi, yakni RUU Energi Baru Energi Terbarukan, termasuk revisi UU Ketenagalistrikan,”
“Selain itu percepatan revisi UU Migas perlu diprioritaskan mengingat urgensi peningkatan lifting migas nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tutupnya.
Sementara itu, Pemerintah terus berupaya mencanangkan berbagai program menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Salah satunya adalah dengan transisi energi dengan mendorong pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengantikan pembangkit fosil. Namun proses transisi energi dari fosil ke EBT tersebut harus tetap memperhatikan keterjangkauan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Dalam pengembangan EBT, pemerintah tetap menjaga agar biaya pokok penyediaan (BPP) tidak naik. Kita identifikasi mana EBT yang benar-benar kita bisa masukkan dan tidak berakibat kepada ya naiknya tarif dasar listrik (TDL), kita enggak menginginkan itu ya,” ujar Jisman.
Lebih lanjut Jisman menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung sebagai pemanfaatan waduk di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan tujuan mengurangi pengeluaran biaya lahan untuk PLTS sehingga bisa menekan BPP.
“Ini peluang untuk kita, negara kita cukup banyak mendapat matahari. Namun demikian karena PLTS bersifat intermittent, perlu kita perhitungkan dan kami dengan sangat cermat menghitung dengan mencoba memanfaatkan waduk yang ada PLTA nya dengan pengadaan PLTS terapung ini sehingga mengurangi biaya untuk lahan,” jelas Jisman.
Green RUPTL PLN 2021-2030 disebut Jisman sebagai langkah awal Indonesia menuju NZE, beberapa poin penting dari RUPTL tersebut diantaranya adalah target rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2022 dimana akses listrik harus sampai kepada semua masyarakat baik di kota maupun di daerah desa. Pemerintah juga menghitung dengan sangat cermat bagaimana keseimbangan neraca daya listrik pada setiap sistem koneksi, suplai dan demand listrik harus seimbang sesuai dengan formula 30% daya sebagai reserve margin.
Jisman mengatakan bahwa dalam RUPTL saat ini, pemanfaatan Cofiring PLTU terus didorong dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dan disebutnya tidak ada lagi penambahan pembangkit batubara dalam RUPTL ini, namun pemerintah tetap melanjutkan PLTU yang telah yang telah kontrak atau konstruksi.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Operasi II PT Indonesia Power Bambang Anggono menyampaikan bahwa PT Indonesia power mendukung usaha pemerintah dalam transisi energi menuju Net Zero Emission.
“Indonesia Power memulai studi Cofiring PLTU Biomassa pada tahun 2018, dan pada tahun 2021 pengembangan Cofiring PLTU sudah dilakukan di beberapa pembangkit bekerjsama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Bambang.
Jisman menyatakan bahwa saat ini pasokan listrik Indonesia sudah mencukupi dan ini saat yang tepat untuk menjalankan program transisi energi di pembangkitan kelistrikan nasional dari energi fosil ke energi EBT.
“Kita pastikan RUPTL 2021-2030 sudah green, porsi pembangkit EBT vs Fosil lebih besar yaitu 52% banding 48%, dengan demikian kita berharap RUPTL ini bisa membuat emisi karbon lebih rendah,” tutup Jisman. (zie/*)
