Bogor, Pelita Baru
Komitmen Bupati Bogor, Rudy Susmanto meningkatkan kesejahteraan warganya terus dilakukan. Terbaru, orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini, berupaya menggenjot optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Tak tanggung-tanggung, Rudy ingin agar setiap BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bisa menjadi lokomotif pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
“Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor yang digelar di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu (25/2/2026).
Karena itu, Rudy meminta seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah. Ia mengajak seluruh pihak meninggalkan perbedaan dan fokus pada penguatan bisnis agar BUMD semakin sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi Bersama. Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Rudy juga memastikan, pengelolaan BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan diwarnai kepentingan politik. Karenanya, evaluasi terhadap jabatan komisaris dan direksi, lanjutnya, dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja.
Ia pun menargetkan, mulai 2026 tren keuntungan seluruh BUMD meningkat signifikan. Tahun 2025 disebutnya menjadi fondasi awal yang baik karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.
Sejumlah langkah strategis pun disiapkan, di antaranya penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel, serta optimalisasi potensi pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal.
Selain itu, sektor perbankan daerah didorong lebih agresif dalam mengambil peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema yang terjangkau.
“Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh,” beber Rudy. (duan/*)
