Jakarta, Pelita Baru
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar pada Senin di Sentul, Kabupaten Bogor.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir serta memberikan arahan strategis kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Tito melalui keterangan resmi, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Mendagri Tito mengatakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 merupakan arahan langsung Presiden kepada Menteri Dalam Negeri yang semula direncanakan berlangsung pada awal Januari 2026. Namun karena berbagai agenda kenegaraan, Rakornas baru dapat terlaksana pada 2 Februari tahun 2026.
Rakornas tahun ini mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Mendagri menegaskan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi penjabaran dari visi Astacita Presiden. “Dalam masa satu tahun pertama yang lalu, telah banyak keberhasilan yang dicapai sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media,” ujarnya.
Tito Karnavian menekankan Rakornas Pemerintah Pusat-Daerah 2026 digelar dalam rangka percepatan pembangunan di tahun 2026. Hal tersebut membutuhkan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas diawali dengan pengarahan Presiden, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan program strategis Presiden yang dibagi ke dalam tiga sesi.
Sesi pertama membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan energi yang diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Sesi kedua mengangkat program strategis Presiden di bidang pangan, koperasi, dan gizi, dengan narasumber Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Gizi Nasional. Adapun topik yang dibahas antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Program Makan Bergizi Gratis.
Sesi ketiga membahas penegakan hukum dalam mengawal program strategis Presiden yang diisi oleh Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Ketua KPK.
Mendagri Tito menyebutkan Rakornas diikuti oleh 4.011 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forkopimda. Peserta tingkat pusat berjumlah 525 orang, sementara dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sejumlah 3.486 orang. “Selanjutnya seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat, bukan hanya bergerak, memajukan Indonesia,” ujar Tito.
Sementara itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah agar waspada serta memahami berbagai tantangan global yang tengah dihadapi dunia, termasuk meningkatnya kekhawatiran akan pecahnya perang dunia ketiga.
Presiden menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan para pemimpin dunia di Eropa dan forum internasional, termasuk World Economic Forum (WEF) di Davos, Swis, muncul kekhawatiran luas terkait eskalasi konflik global yang berpotensi memicu perang berskala dunia. “Hampir semua tokoh dunia merisaukan kemungkinan pecahnya perang dunia ketiga. Kalau itu terjadi dan melibatkan senjata nuklir, negara yang tidak terlibat sekalipun akan terdampak,” ujarnya.
Menurut Presiden, dampak perang nuklir tidak hanya berupa konflik bersenjata, tetapi juga krisis lingkungan global, seperti kontaminasi radioaktif dan fenomena nuclear winter yang dapat menutupi sinar matahari selama puluhan tahun dan mengganggu kehidupan manusia secara luas.
Dalam konteks tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak pada blok militer mana pun, serta menjunjung tinggi prinsip nonblok. “Filosofi politik luar negeri kita jelas. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kita tidak akan bergabung dengan pakta militer mana pun,” tegasnya.
Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa sikap nonblok tidak boleh dimaknai sebagai kelemahan. Menurutnya, Indonesia harus tetap memperkuat kemandirian dan ketahanan nasional, karena dalam kondisi darurat, tidak ada jaminan negara lain akan datang membantu.
“Kalau kita diserang, tidak akan ada yang menolong kita. Karena itu, Bung Karno mengajarkan kita untuk berdiri di atas kaki sendiri, dan Panglima Besar Sudirman menanamkan keyakinan pada kekuatan bangsa sendiri,” katanya.
Presiden Prabowo menekankan bahwa dunia internasional tidak selalu berjalan sesuai idealisme. Dalam realitas global saat ini, kekuatan masih menjadi faktor dominan dalam hubungan antarnegara. “Yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, yang lemah akan menderita. Itu kenyataan dunia saat ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa tugas utama dirinya sebagai kepala negara adalah menjaga keselamatan bangsa dan melindungi rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak berniat mengancam siapa pun, tetapi harus siap mempertahankan diri demi menjaga kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam Nusantara.
Presiden juga mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia sejak ratusan tahun lalu menjadi daya tarik bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara. Namun, di balik kekayaan tersebut, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Ia mencontohkan kisah kemanusiaan rakyat Indonesia yang dikenang oleh pemimpin negara lain, di mana masyarakat yang hidup sederhana tetap berbagi kepada tamu meski dalam keterbatasan.
“Rakyat kita itu baik. Walaupun hidup sederhana, mereka tetap memberi yang terbaik kepada tamu. Ini karakter bangsa kita yang harus kita jaga,” tuturnya.
Presiden menutup arahannya dengan menegaskan bahwa kewaspadaan, kemandirian, dan kebijaksanaan dalam bersikap merupakan kunci untuk melindungi rakyat dan menjaga Indonesia tetap damai di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (din)
