Jakarta, Pelita Baru
Wacana dua opsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD atau e-voting terus menuai sorotan sejumlah pegiat politik di tanah air. Terbaru, Guru Besar Ilmu Politik UPI, Cecep Darmawan ikut angkat bicara.
Menariknya, Cecep lebih condong mengomentari soal rencana e-voting. Menurutnya, langkah ini lebih menjanjikan sebagai upaya mengurangi maraknya praktik politik uang yang sudah akut dalam sebuah pesta demokrasi.
“Politik uang itu musuh demokrasi, musuh kita semua. Kemudian kalau penyelenggaraan pemilu segala macam mahal, termasuk secara logistik, lakukan e-voting, kan enggak repot,” ungkapnya dilansir dari VOI, Minggu (18/1/2026).
Soal kekhawatiran e-voting yang rawan oleh ancaman peretasan, bukan alasan untuk mundur. Sebaliknya, hal itu merupakan tantangan pemerintah dalam memperkuat keamanan sistem, dengan mengerjakan secara serius dan melibatkan para ahli yang kompeten.
“Bagaimana caranya? Kumpulkan para ahli, saya yakin bisa kok, kalau kita serius gitu bisa. Karena yang terpenting sebenarnya kedaulatan kan ada di tangan rakyat itu, hak politik itu ada di rakyat,” sambungnya.
Cecep mengungkapkan, pemerintah bisa belajar dari negara lain bahkan meminjam keahlian luar jika keahlian di dalam negeri dianggap masih terbatas. “Masih belum juga (ada) ahlinya, ahli dari luar misalnya, enggak apa-apa. Terus juga lihat negara-negara yang bisa e-voting gitu. Simpel sebenarnya ya,” imbuhnya.
Sebab, praktik transaksional kini justru makin mahal mengingat uang beredar langsung di masyarakat, bukan sebatas elite dan partai seperti era sebelumnya. Karena itu, yang harus dibangun adalah literasi dan kesadaran politik yang tinggi, bukan mengubah sistem dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung.
“Masyarakat tidak gampang tergiur amplop, sementara para kandidat maupun tim sukses berhenti memberi imbalan tunai demi suara. Kalau calon anggota DPR, kemudian tim-tim pilkada juga jangan ada yang main uang, kompak semua, kemungkinan besar enggak akan terjadi politik uang,” tutup Cecep.
Terkait Pilkada melalui DPRD, Cecep, menilai bahwa status provinsi harus diubah bila pemilihan gubernur diubah menjadi tidak langsung melalui DPRD, sementara presiden hingga bupati/wali kota tetap dipilih rakyat.
“Kalau mau ubah saja berarti provinsi bukan daerah, dia wilayah. Jadi Gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat seperti zaman dulu, zaman Hindia Belanda, Gubernur Jenderal kayak gitu. Jadi gubernur-gubernur itu bukan daerah otonom,” terangnya.
Dia menegaskan, pemilu di semua level harus konsisten, baik itu pemilihan langsung semua, atau tidak langsung semua. “Jadi kalau pilpres langsung, di bawah (bupati/wali kota) langsung, di tengah (gubernur) enggak, ada orang yang menyebut itu ‘Demokrasi Donat’, kayak donat di tengahnya bolong,” tukasnya.
Menurut Cecep, perubahan sistem pemilu harus menyentuh konstitusi jika mekanisme tidak langsung ingin diberlakukan penuh. “Kalau mau tidak langsung, diubah konstitusinya. presiden/wapres juga tidak langsung, pilihnya seperti dulu oleh MPR. Terus kabupaten/kota pilihnya juga tidak langsung. Jadi jangan dipisah-pisah antarpemerintahan,” sambungnya.
Dia juga mengingatkan bahwa risiko politik uang bisa makin merajalela jika pemilihan dilimpahkan sepenuhnya ke DPRD. “Kalau tidak langsung, gimana caranya supaya juga lembaga perwakilan, juga DPRD-nya nanti ya tidak juga terjadi politik uang di sana. Apapun pilihannya, yang penting sama gitu seragam, jangan dipilah-pilah,” tandas Cecep.
Sebelumnya, usulan Pilkada melalui DPRD akan dikaji secara mendalam oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pengkajian dilakukan tidak hanya soal efisiensi anggaran tapi juga efektifitas dan kualitas pemiu.
“DPD akan mengkaji itu secara dalam sehingga kajian kita juga tidak serta-merta nanti membuat demokrasi kita kehilangan makna, kehilangan kualitas, tapi juga poinnya adalah bagaimana memastikan demokrasi kita lebih efisien dan efektif. Efisien saja nggak cukup kalau tidak efektif dan berkualitas,” kata Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Rabu (14/1/2026).
Lebih lanjut, Najamudin menjabarkan, Pilkada langsung memang harus dievaluasi dan ditinjau ulang. Khususnya mengenai anggaran mahal yang dikeluarkan dalam penyelenggaran Pilkada.
“Secara pribadi, saya pernah menyampaikan dengan pengalaman politik saya pribadi, memang biaya politik di Indonesia itu mahal sekali. Kita very high cost politik, mulai dari DPRD, provinsi, kabupaten, kota, pilkada, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Mungkin termahal di dunia,” ungkap Senator asal Bengkulu itu.
Namun begitu, soal pemilihan kepala daerah seperti gubernur, kata Najamudin, sebaiknya tidak perlu melalui pemilihan umum langsung. Kendati demikian, Najamudin mengembalikan keputusan yang terbaik kepada semua pihak, terutama masyarakat.
“Nah, tapi tidak serta-merta bahwa ini langsung di semacam dikembalikan bahwa pilkada langsung itu tidak boleh terjadi. Itu harus dikembalikan kepada liberatif atau deliberatif gitu loh atau asimetris,” paparnya.
“Secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi. Nah, kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan lebih gampang. Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi. Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan ada baiknya atau memungkinkan untuk pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung,” jelasnya menambahkan.
Sementara menyoal saran PDI Perjuangan agar Pilkada langsung melalui e-voting guna meminimalisir praktik politik uang, Najamudin menegaskan, semua usulan akan dipertimbangkan melalui kajian komprehensif yang dilakukan DPR RI. Meskipun, kata dia, DPD juga pernah mencetus opsi yang sama.
“Kita tidak bisa memutuskan mana yang paling transparan, mana yang paling pasti tidak money politic. Tapi kami pernah punya ide yang sama, e-voting salah satu jalan. Elektronik itu memudahkan atau memungkinkan untuk mengamputasi atau memungkinkan untuk memutus mata rantai kalau manual, kalau ketemu fisik. Tapi lagi-lagi bahwa biaya politik kita mahal sekali. Betul itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, pasti. Demokrasi kita mahal? Iya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pilkada melalui DPRD mempermudah pengawasan politik uang alias money politics yang selama ini kerap terjadi.
Sebab, kata dia, apabila nantinya kepala daerah dipilih oleh DPRD, hanya akan terdapat sekitar 20-35 orang yang diawasi selama proses pilkada berjalan. “Kemungkinan terjadinya money politics sangat kecil dibanding misalnya dibanding pilkada langsung dengan pemilih masyarakat satu kabupaten. Mengawasi orang se-kabupaten itu tidak mudah dan kemungkinan terjadinya money politics jauh lebih besar,” ucap Yusril.
Di sisi lain, dirinya berpendapat pilkada melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi para pemimpin daerah potensial untuk terpilih. Yusril mengatakan salah satu kelemahan pilkada secara langsung oleh masyarakat, yakni kecenderungan hanya memilih sosok yang populer seperti artis, tanpa memikirkan kepiawaian orang tersebut dalam memimpin suatu daerah.
Menurutnya, hal itu sebenarnya tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia lantaran para calon kepala daerah terpilih cenderung bisa menang hanya karena popularitas atau banyaknya dana yang dimiliki.
“Sementara mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju ke dalam pemilihan karena mereka sendiri mungkin tidak punya dana atau mereka juga mungkin tidak populer dalam artian seperti seorang selebriti atau artis,” ucap dia. (zie/*)
