Jakarta, Pelita Baru
Usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD akan dikaji secara mendalam oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pengkajian dilakukan tidak hanya soal efisiensi anggaran tapi juga efektifitas dan kualitas pemiu.
“DPD akan mengkaji itu secara dalam sehingga kajian kita juga tidak serta-merta nanti membuat demokrasi kita kehilangan makna, kehilangan kualitas, tapi juga poinnya adalah bagaimana memastikan demokrasi kita lebih efisien dan efektif. Efisien saja nggak cukup kalau tidak efektif dan berkualitas,” kata Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Rabu (14/1/2026).
Lebih lanjut, Najamudin menjabarkan, Pilkada langsung memang harus dievaluasi dan ditinjau ulang. Khususnya mengenai anggaran mahal yang dikeluarkan dalam penyelenggaran Pilkada. “Secara pribadi, saya pernah menyampaikan dengan pengalaman politik saya pribadi, memang biaya politik di Indonesia itu mahal sekali. Kita very high cost politik, mulai dari DPRD, provinsi, kabupaten, kota, pilkada, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Mungkin termahal di dunia,” ungkap Senator asal Bengkulu itu.
Namun begitu, soal pemilihan kepala daerah seperti gubernur, kata Najamudin, sebaiknya tidak perlu melalui pemilihan umum langsung. Kendati demikian, Najamudin mengembalikan keputusan yang terbaik kepada semua pihak, terutama masyarakat.
“Nah, tapi tidak serta-merta bahwa ini langsung di semacam dikembalikan bahwa pilkada langsung itu tidak boleh terjadi. Itu harus dikembalikan kepada liberatif atau deliberatif gitu loh atau asimetris,” paparnya.
“Secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi. Nah, kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan lebih gampang. Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi. Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan ada baiknya atau memungkinkan untuk pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung,” jelasnya menambahkan.
Namun, kata Najamudin lagi, atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Makanya ada pilkada bupati wali kota. Tapi lagi-lagi itu ide pribadi. “Secara kelembagaan kami belum putuskan. Kami harus mendengar suara masyarakat daerah mana yang terbaik,” imbuh Najamudin.
Sementara menyoal saran PDI Perjuangan agar Pilkada langsung melalui e-voting guna meminimalisir praktik politik uang, Najamudin menegaskan, semua usulan akan dipertimbangkan melalui kajian komprehensif yang dilakukan DPR RI. Meskipun, kata dia, DPD juga pernah mencetus opsi yang sama.
“Kita tidak bisa memutuskan mana yang paling transparan, mana yang paling pasti tidak money politic. Tapi kami pernah punya ide yang sama, e-voting salah satu jalan. Elektronik itu memudahkan atau memungkinkan untuk mengamputasi atau memungkinkan untuk memutus mata rantai kalau manual, kalau ketemu fisik. Tapi lagi-lagi bahwa biaya politik kita mahal sekali. Betul itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, pasti. Demokrasi kita mahal? Iya,” katanya.
“Nah tinggal kita tunggu nanti hasil kajian kita DPD, mana yang terbaik. Ini kan ada dua sudutnya sekarang ya. Sudut yang betul-betul menginginkan kembali dipilih oleh DPRD atau deliberatif, atau teman-teman ada juga yang menginginkan tetap dipilih langsung tapi mungkin dengan pembaharuan sistem pemungutan suara,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pilkada melalui DPRD mempermudah pengawasan politik uang alias money politics yang selama ini kerap terjadi.
Sebab, kata dia, apabila nantinya kepala daerah dipilih oleh DPRD, hanya akan terdapat sekitar 20-35 orang yang diawasi selama proses pilkada berjalan. “Kemungkinan terjadinya money politics sangat kecil dibanding misalnya dibanding pilkada langsung dengan pemilih masyarakat satu kabupaten. Mengawasi orang se-kabupaten itu tidak mudah dan kemungkinan terjadinya money politics jauh lebih besar,” ucap Yusril.
Di sisi lain, dirinya berpendapat pilkada melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi para pemimpin daerah potensial untuk terpilih. Yusril mengatakan salah satu kelemahan pilkada secara langsung oleh masyarakat, yakni kecenderungan hanya memilih sosok yang populer seperti artis, tanpa memikirkan kepiawaian orang tersebut dalam memimpin suatu daerah.
Menurutnya, hal itu sebenarnya tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia lantaran para calon kepala daerah terpilih cenderung bisa menang hanya karena popularitas atau banyaknya dana yang dimiliki.
“Sementara mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju ke dalam pemilihan karena mereka sendiri mungkin tidak punya dana atau mereka juga mungkin tidak populer dalam artian seperti seorang selebriti atau artis,” ucap dia.
Meski begitu, dirinya menyerahkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan sikap terkait mekanisme pilkada ke depannya.
Sejauh ini, kata dia, pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan pilkada yang telah berjalan secara langsung selama ini untuk mencari tahu kelemahannya dan membandingkan dengan pilkada tidak langsung melalui DPRD.
“Mekanisme mana pun yang dipilih, dua-duanya itu adalah sah dan demokratis. Baik pilkada langsung maupun tidak langsung, dua-duanya itu sejalan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945,” ungkap Menko. (fex/*)
