Jakarta, Pelita Baru
Sebanyak 88 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Targetnya adalah kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen pada akhir 2026. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
“Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Supaya 88 kabupaten kota ini segera menjadi konsentrasi dari kementerian-kementerian dan lembaga,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan angka kemiskinan nasional pada 2024 berada di level 8,57 persen. Pada 2025 turun menjadi 8,25 persen. Tahun ini pemerintah mengejar angka 7,36 persen.
Untuk kemiskinan ekstrem, angkanya pada 2024 sebesar 0,99 persen. Pada 2025 turun menjadi 0,78 persen. Pemerintah menargetkan maksimal 0,38 persen, bahkan 0 persen pada akhir 2026. Cak Imin juga melaporkan anggaran perlindungan sosial dalam APBN telah mencapai Rp508,2 triliun.
Anggaran itu mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan atau PKH, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, pekerjaan besarnya bukan hanya menyalurkan bantuan. Pemerintah ingin semua program berpijak pada data tunggal sosial ekonomi agar bantuan tidak salah alamat.
Menurut Cak Imin, Presiden memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga konsisten memakai data tersebut dalam menyalurkan program pemerintah. Ia juga menyebut subsidi energi akan diarahkan agar lebih tepat sasaran. Beberapa kebijakan khusus terkait pengentasan kemiskinan akan diumumkan langsung oleh Presiden.
Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran khusus untuk mendorong UMKM dan ekonomi kreatif. Cak Imin sendiri mengusulkan anggaran tidak kurang dari Rp1 triliun.
Cak Imin mengatakan Presiden memberi perhatian serius pada UMKM dan ekonomi kreatif. Program yang sudah berjalan akan dilanjutkan dan diperkuat.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun,” kata Cak Imin.
Menurut Cak Imin, pemerintah juga akan mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN membuka tempat-tempat yang selama ini menganggur atau tidak optimal. Tempat itu bisa dipakai UMKM untuk pemasaran, display produk, dan festival.
Langkah ini penting karena banyak UMKM tidak hanya butuh modal, tetapi juga ruang jualan. Produk bagus sering kalah bukan karena mutu, melainkan karena tidak punya tempat bertemu pembeli.
Cak Imin menyebut Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga terus memfasilitasi UMKM agar tumbuh dan mendapat akses lebih luas. Selain tambahan anggaran, pemerintah akan terus menggerakkan kredit yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
Cak Imin mengatakan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengendalikan kerja enam kementerian serta tiga badan. Dengan skema itu, dorongan terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada pelatihan dan acara.
Pemerintah dituntut memastikan pelaku usaha kecil benar-benar mendapat tempat, modal, dan pasar. (dho/*)
