Bogor, pelitabaru.com – Yayasan Pesona Bumi Pasundan (YPBP) kembali menggelar Press Conference local Media – Forensuring Implementation Social Contracting implementation bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor, pada Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Rakyat DPRD Kota Bogor tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan sejumlah dinas lainnya.
Dalam diskusi tersebut, Yayasan Pesona Bumi Pasundan (YPBP) selaku pelaksana membahas serta mempertanyakan perihal pencegahan dan penanganan HIV kepada Pemkot Bogor dengan harapan agar tetap berjalan secara berkelanjutan ditengah berkurangnya dukungan pendanaan dari donor internasional.
Teknikal Official CSSHR, Ari Budiman, mengatakan keberlanjutan program HIV saat ini menghadapi tantangan serius karena bantuan dari lembaga donor terus mengalami penurunan.
“Isu nasional saat ini kita tahu pengurangan program HIV sudah mulai banyak. Apalagi di tingkat donor, dukungan untuk program HIV berkurang lebih besar,” kata Ari Budiman di sela kegiatan.
Menurutnya, YPBP bersama organisasi masyarakat sipil (OMS) dan pemerintah selama ini telah membangun kolaborasi dalam penanganan HIV yang perlu terus dipertahankan. Sejumlah praktik baik yang dilakukan sejak 2023 hingga 2026 menjadi modal untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.
Salah satu capaian yang berhasil diwujudkan yakni dua organisasi masyarakat sipil dari 25 aliansi yang tergabung dalam program DTF telah memperoleh hibah bantuan. Meski tidak secara khusus diperuntukkan bagi program HIV, bantuan tersebut dinilai menjadi peluang bagi keberlangsungan organisasi.
“Saat ini kami sedang mendorong pemerintah untuk terus memberikan akses pendanaan tersebut. Keberhasilan yang sudah dicapai adalah adanya anggaran di setiap kelurahan yang direkomendasikan Bapperida untuk program penanganan HIV pada tahun 2027,” ujarnya.
Menurut Ari, keterlibatan pemerintah di tingkat kelurahan menjadi langkah awal penting agar isu HIV tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata.
Selain itu, ODIV muda atau orang dengan HIV usia muda juga diharapkan dapat memperoleh akses mengikuti kegiatan Youth Camp Kota Bogor yang direncanakan berlangsung pada 2026 maupun 2027.
YPBP juga mendorong percepatan penyesuaian desil penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga yang membutuhkan penanganan segera. “Di lapangan kami sangat membutuhkan penanganan cepat bagi teman-teman ODIV yang PBI BPJS-nya tiba-tiba nonaktif,” ucapnya.
Ari mengapresiasi Bapperida Kota Bogor yang telah mengakomodasi berbagai usulan dari organisasi masyarakat sipil dan aliansi penggerak HIV sehingga program terkait mulai dianggarkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski demikian, ia menilai dukungan pemerintah masih perlu diperkuat di beberapa sektor. Selain Dispora, pihaknya juga berencana mendorong keterlibatan Dinas Pariwisata dan Dinas Ketenagakerjaan dalam upaya penanggulangan HIV.
Terkait persoalan penyesuaian desil PBI, Ari mengaku jawaban yang disampaikan Dinas Sosial belum sepenuhnya memuaskan. Karena itu, pihaknya berencana melakukan audiensi kembali dengan Kepala Dinas Sosial pada awal Juli mendatang.
“Sebenarnya belum. Makanya kami akan mencoba melakukan audiensi kembali ke Dinas Sosial pada awal Juli dan melibatkan teman-teman media,” katanya.
Ia berharap, dalam kondisi yang mendesak, penanganan bagi ODIV dapat dilakukan lebih cepat meski terdapat aturan yang harus dipatuhi. “Ketika ada kebutuhan yang sifatnya mendesak, harapannya secara kemanusiaan bisa diberikan respons yang cepat,” pungkasnya. (her/*)
