Jakarta, Pelita Baru
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia masuk dalam Board of Peace (BoP), di tengah situasi Gaza dan Palestina yang masih rapuh disetujui tokoh islam. Hal ini dipastikan usai kepala negara menggelar pertemuan dengan para pemuka Islam di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Sepanjang yang saya pahami, semua sepakat,” kata Tokoh Muhammadiyah Muhadjir Effendy usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, penjelasan Presiden Prabowo lugas dan menepis anggapan Indonesia mengendur dalam isu Palestina. Kata Muhadjir, pertemuan itu bagian dari forum periodik. Presiden menyampaikan visi ke depan, capaian yang sudah berjalan, serta agenda restrukturisasi dan redistribusi kekayaan alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Fokusnya tetap pada kepentingan rakyat.
Soal BoP, ia menilai penjelasan Presiden mempertegas bahwa Indonesia tidak bergeser dari dukungan terhadap Palestina dan solusi dua negara.
Pada kesempatan ini, Muhadjir juga menyebut tidak ada perdebatan keras. Pertanyaan yang muncul justru membuka ruang klarifikasi lebih rinci. Ia menilai para tokoh agama memahami logika kebijakan yang dijelaskan Presiden.
Bahkan, lanjutnya, peserta memberi penguatan agar Presiden tetap berpegang pada Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap keterlibatan Indonesia di BoP. Sikap ini tak lepas dari penjelasan Prabowo soal konflik global—Eropa, Timur Tengah, hingga ancaman nuklir—akan menghantam Indonesia, bukan hanya secara politik, tetapi juga ekonomi dan keamanan nasional.
Stabilitas dunia disebutnya berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. Karena itu, keterlibatan di BoP diposisikan sebagai langkah mencegah perang, bukan sekadar manuver diplomasi
Ketua MUI Anwar Iskandar menegaskan komitmen Presiden memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan membantu penderitaan Gaza melalui forum tersebut. Indonesia akan bergerak bersama negara-negara Islam lain. Namun dukungan itu bersyarat. Jika BoP tak memberi manfaat bagi Palestina dan perdamaian dunia, negara-negara Islam, termasuk Indonesia, bisa keluar.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar. Yang penting kita catat, Presiden berkomitmen berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, memberantas korupsi, serta membawa negara ini menuju kemakmuran dan kondisi yang lebih baik ke depan. Itu yang beliau sampaikan di dalam,” kata Anwar di tempat yang sama.
Diketahui, Pemerintah mengakui keputusan Indonesia bergabung di BoP diambil di tengah situasi Gaza dan Palestina yang masih rapuh. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan langkah itu bukan penyimpangan, melainkan pilihan strategis agar Indonesia tetap berada di jalur proses perdamaian.
Usai pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh Islam, Sugiono menyebut Presiden Prabowo memaparkan latar geopolitik, tekanan ekonomi global, dan posisi Indonesia di tengah dinamika tersebut.
Penjelasan itu, katanya, meluruskan kekhawatiran bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP bisa mengaburkan dukungan terhadap Palestina. “Arah upaya ini jelas menuju solusi dua negara,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia memilih berada di meja proses, bukan di luar arus, agar tetap punya pengaruh dalam mendorong kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Soal rencana pengiriman pasukan ke Gaza, pemerintah telah menetapkan koridor tugas dan batas peran agar tetap fokus pada perlindungan warga sipil.
Sugiono mengakui kondisi lapangan masih mudah tersulut. Kelompok New York—delapan negara dengan populasi Muslim besar—telah mengeluarkan pernyataan bersama mengecam serangan yang dinilai bisa mencederai proses damai. Ia meminta semua pihak menahan diri dan menghormati kesepakatan.
Ia menegaskan setiap perkembangan harus ditangani dingin dan terukur, bukan emosional. Pertemuan itu, kata Sugiono, menunjukkan para tokoh yang diundang memahami arah kebijakan tersebut. (din/*)
