Jakarta, Pelita Baru
Bursa calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka, sedang hangat dibahas publik. Sejumlah nama pun bermunculan.
Pelita Baru, edisi Senin (16/11/2026), dari informasi yang diolah dari sejumlah sumber, telah merilis beberapa nama yang dicalonkan kuat sebagai Wakil Presiden pengganti Gibran. Mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, dan Muhaimin Iskandar.
Kini, nama Menteri Kemen Impas, Yusril Ihza Mahendra, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan hingga Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai juga muncul kepermukan jadi pembahasan publik.
Menariknya Sufmi Dasco Ahmad yang digadang kuat menjadi Wakil Presiden, justru meminta semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan calon wakil presiden kepada MPR.
“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden,” kata Dasco seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip, Selasa, (17/11/2026).
Menurut Dasco, ketentuan mengenai pengusulan calon wakil presiden sudah diatur dalam perundang-undangan. Presiden memiliki kewenangan mengajukan nama calon kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme yang berlaku.
Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati proses tersebut, termasuk di tengah menguatnya dukungan terhadap sejumlah nama yang disebut berpeluang mengisi kursi wakil presiden.
Dukungan kepada Dasco sebelumnya datang dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra. Di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara.
Dorongan serupa juga muncul dari luar Gerindra, termasuk kalangan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejumlah akademisi, mahasiswa, serta organisasi buruh turut menyuarakan dukungan kepada Dasco.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sosok Yusril punya pengalaman panjang dengan pernah menduduki jabatan di eksekutif, bahkan sejak era pemerintahan orde baru.
“Saya kira soal kapasitas dia sebagai seorang pejabat di pemerintahan, tidak perlu diragukan lagi. Dia juga cukup cakap, misalnya di urusan administrasi tata negara,” ujar Lucius.
Menurut Lucius, sosok wapres yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo harus memiliki pengalaman dan punya pengetahuan mengelola negara. Selain itu, kata Lucius, figur itu juga harus mendapat kepercayaan dari presiden untuk menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya.
“Dan di situ kalau kita lihat, Yusril adalah menterinya Presiden Prabowo. Ada relasi baik di sana. Tapi apakah relasi baik juga sekaligus mengatakan bahwa presiden percaya dia dan mau mendelegasikan tugas-tugas sebagian ke wakil presiden. Itu kan kita belum tahu,” lanjutnya.
Menyoal dukungan partai politik, Lucius menilai Yusril tidak punya cukup daya tawar atau bargaining power lantaran Partai Bulan Bintang (PBB) yang pernah dipimpinnya tidak masuk Parlemen.
“Jadi dukungan politik itu yang saya kira minim dari Yusril. Walaupun dia mantan ketua PBB, tapi kan tidak cukup punya power untuk dijadikan alat bargaining, dengan presiden dan juga dengan partai-partai koalisi,” pungkasnya.
Dilain pihak, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyoroti sikap Partai politik (Parpol) Koalisi seperti Golkar, PAN, dan Demokrat diduga enggan mengusulkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka karena khawatir menjadi sasaran bullying atau perundungan pendukung Gibran di media sosial.
Adi menduga, partai-partai itu menghindari risiko serangan dari pendukung Gibran yang masih kecewa jika posisi Wapres nantinya diisi kader dari luar Partai Gerindra. “Kalau kita mau jujur ada kecenderungan sepertinya partai-partai seperti Golkar, PAN termasuk Demokrat ingin menghindari bully-an pendukung Gibran,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, dilihat Selasa, (17/11/2026).
Ia mencontohkan, jika Wapres pengganti Gibran berasal dari Golkar, PAN, atau Demokrat, pendukung Gibran di media sosial berpotensi agresif menyerang sosok tersebut. Kondisi itu dikhawatirkan memicu instabilitas dan gejolak.
Sebaliknya, Adi menduga situasinya akan berbeda jika pengganti Gibran berasal dari internal Gerindra. Menurutnya, pendukung Gibran yang kecewa atas pengunduran diri tersebut tidak akan berani melancarkan serangan serupa karena Gerindra merupakan partai pemenang Pilpres dan memiliki dukungan politik yang kuat.
“Kalau wakil presidennya dari Gerindra, saya tidak yakin para pendukung Gibran yang masih belum move on, kecewa ketika Gibran mundur, tidak akan berani membully. Kenapa? Karena pengganti wakil presidennya itu dari Partai Gerindra,” tandasnya.
Terlepas dari itu, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan, siapa pun sosok Wapres terpilih nanti haruslah pilihan ideal karena Wapres bukan Presiden kedua, melainkan pembantu utama yang harus mendapat kepercayaan penuh dari kepala negara.
“Wakil Presiden itu adalah pembantu Presiden level premium,” kata Yunarto dikutip dari AFU.id.
Ia menjelaskan, mandat politik dalam sistem presidensial diberikan kepada Presiden, bukan kepada Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Karena itu, Wapres pada dasarnya disiapkan untuk menggantikan Presiden apabila berhalangan.
Yunarto juga menyebut posisi tersebut sebagai ban serep. Dengan fungsi itu, Presiden semestinya memilih sosok yang paling dipercaya untuk mendampinginya. Menurut dia, kesamaan partai politik menjadi salah satu faktor yang dapat membangun kedekatan dan kepercayaan tersebut.
“Kalau kita maknanya secara politik paling ideal sebenarnya adalah satu partai, karena kalau satu partai ini pasti akan paling kenal, paling percaya,” ujarnya.
Yunarto mengatakan, pasangan Presiden dan Wapres dari partai berbeda selama ini terbentuk karena kebutuhan menggabungkan kekuatan elektoral dalam pemilihan presiden. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “kawin paksa” karena pasangan politik dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kemenangan elektoral.
Namun, setelah tidak ada lagi kontestasi pemilu, menurut Yunarto, Presiden dapat menentukan pendamping berdasarkan sosok yang paling dipercaya dan nyaman diajak bekerja sama.
Ia juga menjelaskan, Wapres harus berfungsi sebagai navigator bagi Presiden. Yunarto mengibaratkan pemerintahan seperti kendaraan yang hanya membutuhkan satu pengemudi.
Presiden tetap memegang kendali, sedangkan Wapres bertugas membaca situasi dan memberikan masukan. “Seorang pendamping Pak Prabowo saat ini harus seseorang yang ngerti navigator, ngerti medan dalam konteks politik, orang yang tahu realita lapangan, orang yang berani bisikin supirnya,” kata Yunarto. (fuz/*)












