Bogor, Pelita Baru
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, berbuah manis. Hal itu dikuatkan dengan penghargaan Zona Integritas Award 2025 kategori Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diterima RSUD Bakti Pajajaran, Rabu (11/2/2026).
Penghargaan yang berikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rochmat Jatnika ini juga kian membuktikan komitmen Pemkab Bogor dalam hal pelayanan masyarakat dalam mewujudkan Bogor Istimewa.
Usai menerima penghargaaan, Sekda Ajat menyampaikan, penghargaan ini tak lepas dari peran Bupati Bogor yang selama ini konsisten memberikan motivasi kepada para ASN dan seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik
“Sesuai arahan Bapak Bupati dan juga Bapak Presiden, kita harus melayani sepenuh hati dan tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Sekda Ajat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang setiap hari memberikan motivasi kepada kami, para ASN dan seluruh jajaran, untuk terus mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambah Ajat.
Sekda Ajat juga berharap, kedepan, capaian ini diharapkan dapat menularkan semangat perubahan ke seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor. “Penghargaan ini menjadi yang pertama diraih oleh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor dan harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kinerja,” paparnya.
“Perbaikan tata kelola, termasuk melalui pemanfaatan teknologi, akan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan di Kabupaten Bogor,” beber Sekda Kabupaten Bogor itu menambahkan.
Senada, Direktur RSUD Bakti Pajajaran, dr. Yukie Meistisia A.Satoto menuturkan, tentu pihaknya sebagai RSUD rujukan regional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dengan segenap seluruh civitas hospitalia, memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan perubahan, melakukan continuous improvement dalam rangka membangun zona integritas.
“Alhamdulillah, jerih payah kami berjuang sekian tahun, berbenah dengan dukungan tentunya Menpan RB, kami alhamdulillah hari ini telah meraih suatu hal yang kami banggakan dan kami tunggu-tunggu,” imbuhnya.
Yukie melanjutkan, tentunya pertama harus berani berubah. Kalau kita semua memiliki komitmen bersama dan berani untuk berubah, bergerak bersama-sama mendukung Bupati Bogor untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih transparan.
“Harapan kami bisa terus berinovasi, kemudian memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kabupaten Bogor, tapi cakupan regional di Jawa Barat,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan bahwa Zona Integritas (ZI) bukanlah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, melainkan instrumen untuk menjaga konsistensi kinerja dan integritas di lingkungan pemerintahan.
“Zona Integritas ini bukan tujuan akhir, bukan hanya untuk mendapatkan award. Ini adalah bagian dari upaya menjaga konsistensi kinerja dan integritas pemerintah,” tutur dia.
Ia menjelaskan, penilaian Zona Integritas dilakukan pada level unit kerja, berbeda dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai pada level instansi.
Melalui pendekatan ini, setiap unit didorong untuk memulai perubahan dari hal-hal kecil agar bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.
“Kalau SAKIP itu menilai instansinya, Zona Integritas menilai unit-unitnya. Kita dorong setiap unit untuk memulai dari yang kecil supaya mereka bisa menjadi agen perubahan,” jelas Rini.
Menteri Rini berharap, pasca penganugerahan ini, para penerima penghargaan dapat menularkan praktik-praktik baik yang telah dilakukan dan terus berinovasi.
“Dengan begitu, jumlah pulau-pulau Zona Integritas atau Integrity Island di lingkungan pemerintahan akan semakin bertambah,” jelas Menteri Menpan RB. (duan)
