Jakarta, Pelita Baru
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dilantik menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Mantan Kapolres Bogor ini menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah memimpin korps Bhayangkara selama 5 tahun, 8 bulan dan 4 hari usai dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021.
Menariknya, penunjukannya sebagai orang nomor satu di korps Bhayangkara tak hanya dinilai siap membawa perubahan positif di tubuh Polri sesuai dengan visi dan misinya saat mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI, tapi juga dipercaya langsung Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu dikuatkan dengan Surat Presiden (Surpres) bernomor R-57/Pres/09/2026kepada DPR RI terkait pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru.
Dan pengakuan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menceritakan momen pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar pagi hari tadi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang segera memproses pengangkatan Kapolri.
“Tadi pagi saya hadir di acara Hari Kesaktian Pancasila, bertemu dengan Bapak Presiden dan Bapak Presiden menyampaikan salam kepada seluruh anggota dewan yang terhormat,” ujar Puan, Kamis (1/10/2026).
Sementara itu, usai dilantik menjadi Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan bakal menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Dia juga berkomitmen membuat polisi lebih dekat dengan masyarakat.
Komitmen itu dilakukan oleh Suyudi melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan publik. Terutama dalam penegakan hukum. Dia ingin keadilan benar-benar ditegakkan. “Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana, tidak arogan, berbohong dan tidak menyalahkan wewenang dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” tegasnya.
”Kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat,” tambahnya.
Suyudi percaya, kedekatan Polri dengan masyarakat akan menjadi salah satu jawaban atas tantangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau harkamtibmas. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, dalam waktu dekat Suyudi akan melakukan konsolidasi internal, termasuk melihat berbagai program peninggalan Jenderal Sigit Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya.
Diakui oleh Suyudi, Presiden Prabowo sudah menitipkan beberapa pesan. Diantaranya terkait dengan kasus-kasus narkoba, penyelundupan, judi online, dan masalah over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
”Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan dan juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online,” ucap dia.
Pernyataan Suyudi ini sejalan dengan pemaparannya saat fit and proper test di DPR RI. Saat itu, Suyudi menegaskan transformasi Polri tidak berarti memulai kembali institusi dari awal setiap terjadi pergantian Kapolri.
Program dan kebijakan terdahulu yang dinilai bermanfaat akan dilanjutkan, sementara yang belum optimal akan diperbaiki dan penyimpangan terhadap hukum maupun etika akan dikoreksi.
Suyudi juga secara terbuka menyinggung kritik dan keluhan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, kritik berbasis fakta tidak seharusnya ditutupi, melainkan menjadi bahan untuk mengetahui bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki.
Ia menempatkan profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembenahan Polri. Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya ialah fenomena no viral, no justice.
Suyudi menilai laporan masyarakat semestinya diproses berdasarkan hukum tanpa harus terlebih dahulu menjadi viral. Ia menginginkan pola penanganan laporan bergerak dari ‘menunggu viral’ menjadi laporan yang diverifikasi, ditangani, diinformasikan perkembangannya kepada pelapor, dan diselesaikan sesuai hukum.
Dalam arah transformasinya, Suyudi menawarkan enam program prioritas, meliputi penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan pola rekrutmen, penguatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
Dalam aspek SDM, ia menegaskan meritokrasi dan rekam integritas harus menjadi dasar pengembangan karier serta tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, transaksi maupun sponsorship.
Pada bidang penegakan hukum, Suyudi ingin ukuran keberhasilan tidak lagi semata-mata bertumpu pada banyaknya perkara yang ditangani, tetapi pada kualitas penanganan yang sah, berbasis bukti, memberikan kepastian, dan berkeadilan.
Narkotika, premanisme dan pemerasan, kejahatan jalanan, judi daring, penipuan digital, tindak pidana perdagangan orang, kejahatan siber, korupsi, penyelundupan, pencucian uang, serta kejahatan terorganisasi masuk dalam prioritas penindakan.
Suyudi turut memaparkan program 100 hari pertama yang dibagi dalam tiga tahapan. Tiga puluh hari pertama akan digunakan untuk memotret kondisi aktual dan membangun baseline, dilanjutkan hari ke-31 hingga ke-60 untuk menguji perbaikan, serta hari ke-61 hingga ke-100 untuk memperlihatkan hasil sekaligus melakukan koreksi terhadap kekurangan.
Menutup paparannya, Suyudi menyatakan siap mempertanggungjawabkan kepemimpinannya melalui pengawasan DPR maupun ruang koreksi dari masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan Polri tidak seharusnya diukur dari banyaknya slogan, aplikasi, operasi, rapat ataupun publikasi, melainkan dari keamanan masyarakat, kemudahan pelaporan, kecepatan pertolongan, kepastian perkara, perlindungan korban, serta penerapan hukum yang adil.
“Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Jenderal Sigit sebagai senior dan kapolri lama menyatakan bahwa Suyudi adalah figur pekerja keras, kreatif, dan berintegritas. Dia mengenal mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu sejak lama.
”Tentunya kami titipkan kepada beliau untuk menjaga amanah besar sebagai pimpinan Polri, untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi global yang tentunya membuat dinamika tantangan tugas juga semakin kompleks,” kata Sigit.
Selain ucapan selamat untuk Suyudi, Sigit menitipkan beberapa hal kepada Suyudi. Diantaranya adalah grand strategy Polri. Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
”Tentunya Pak Suyudi juga memiliki program untuk terus bisa melanjutkan yang ada dalam grand strategy tersebut, tentunya dengan inovasi beliau, dan tentunya saya mendukung penuh apa yang dikerjakan oleh beliau karena saya yakin bahwa beliau memiliki kemampuan, memiliki kompetensi untuk memimpin institusi Polri,” ujarnya.
Di lain pihak, anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia meyakini penetapan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru dapat memperkuat komitmen institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan, kenyamanan, serta rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pihaknya juga menilai proses fit and proper test yang telah diselesaikan bersama jajaran dewan menjadi bukti kesiapan kepemimpinan baru dalam membawa perubahan positif di tubuh Polri.
Ia menjelaskan bahwa penilaian terhadap kepemimpinan Kapolri baru tidak hanya berpatokan pada penyampaian visi dan misi saat uji kelayakan, melainkan juga didasarkan pada penelusuran rekam jejak serta latar belakang tugas yang telah dijalaninya.
“Jadi memang fit and proper test yang alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan hari ini, itu memang kita tidak hanya melihat visi misi apa yang diutarakan, tapi juga memang kan sebelum beliau menjalani fit and proper test, kita pasti sudah melihat rekam jejak, terus background-nya beliau seperti apa. Dan alhamdulillah insyaAllah beliau itu adalah pilihan yang terbaik dari semua yang terbaik yang ada,” ujar Lola Nelria Oktavia.
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menerangkan bahwa rekam jejak pelaksanaan tugas Jenderal Suyudi Ario Seto di berbagai jabatan sebelumnya telah mencerminkan orientasi pelayanan Polri yang humanis dan sesuai dengan harapan publik.
Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI berkomitmen untuk mengawal jalannya kepemimpinan baru ini melalui fungsi pengawasan legislatif guna memastikan seluruh program kerja terealisasi dengan baik.
“InsyaAllah kalau melihat apa yang sudah beliau kerjakan selama ini dengan background-nya, saya rasa ke depan beliau bisa berkomitmen. Dan tentunya kita sebagai Komisi III itu adalah menjalankan fungsi pengawasan kita. Agar benar-benar ke depannya itu Polri menjadi Polri yang dicintai masyarakat, dan memberikan rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat, serta lebih terasa kinerja dan sepak terjangnya dalam masyarakat,” tegas Lola Nelria Oktavia dalam menekankan peran pengawasan dewan.
Selain itu, ia berharap sinergi antara Komisi III DPR RI dan Polri di bawah kepemimpinan baru dapat mengoptimalkan pengabdian nyata kepada masyarakat.
“Jadi memang kita Komisi III bersama Kapolri yang baru tentunya, itu bisa mendedikasikan kinerja yang semaksimal mungkin agar masyarakat merasakan keberadaan kita, dan petugas-petugas masyarakat yang memang menjalankan fungsinya mengabdi kepada masyarakat dan membuat nyaman, aman masyarakat,” pungkasnya. (duan)
