Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.
Prosesi penghormatan dilaksanakan di tempat persemayaman di Ruang Tengah Terminal VIP, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Sabtu (4/4/2026).
“Kami, saudara-saudara sebangsa dan setanah air mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa,” kata Prabowo dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).
Kepala negara juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para prajurit yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi menjaga stabilitas dunia. Ia menegaskan negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit, serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan.
“Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapapun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa,” ujar Prabowo.
Sementara itu, Indonesia menuntut jaminan keamanan bagi seluruh prajurit penjaga perdamaian yang bertugas di Lebanon, menyusul insiden serangan yang menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL (Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon).
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono menegaskan, pasukan penjaga perdamaian bukanlah pihak yang terlibat dalam pertempuran.
Menlu RI menegaskan, perbedaan mendasar antara misi penjaga perdamaian (peacekeeping) dan misi pencipta perdamaian (peacemaking).
Menurut Sugiono, serangan terhadap pasukan PBB merupakan pelanggaran serius karena secara teknis dan mandat, para prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan upaya penciptaan perdamaian.
“Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making, ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian,” tegasnya.
Seluruh perlengkapan dan pelatihan yang diberikan kepada prajurit penjaga perdamaian, kata Menlu, difokuskan pada upaya menjaga situasi damai yang sudah ada.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menilai situasi di Lebanon saat ini tidak seharusnya membahayakan keselamatan personel PBB, sehingga jaminan keamanan fisik bagi prajurit menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.
Menlu Sugiono juga menyatakan bahwa Indonesia mendesak PBB untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh prosedur keselamatan di lapangan. “Kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada, khususnya di UNIFIL ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) kembali mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk segera melakukan pengusutan menyeluruh terhadap rangkaian insiden yang menimpa Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).
Langkah diplomasi itu diambil menyusul terjadinya ledakan di El Addaiseh, Lebanon Selatan, pada Jumat (3/4/2026), yang mengakibatkan tiga personel penjaga perdamaian asal Indonesia terluka.
Insiden di El Addaiseh tersebut merupakan serangan serius ketiga yang melibatkan kontingen Indonesia dalam kurun waktu satu minggu terakhir di tengah eskalasi operasi militer Israel di wilayah tersebut.
Selain menuntut investigasi, Indonesia juga menyerukan diadakannya pertemuan darurat antarnegara kontributor pasukan (Troop Contributing Countries) guna meninjau ulang dan memperkuat perlindungan bagi personel di lapangan.
“Indonesia kembali meminta Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL dan agar segera dilakukan pertemuan antara negara kontributor pasukan UNIFIL untuk melakukan review dan mengambil tindakan penguatan pelindungan terhadap pasukan yang bertugas,” tulis pernyataan resmi Kemlu RI di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan personel perdamaian adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Kemlu RI menyatakan, serangan yang terus berulang terhadap atribut PBB merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hukum internasional yang tidak boleh dibiarkan tanpa adanya pertanggungjawaban.
“Indonesia menekankan kembali bahwa keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” tegas pernyataan tersebut.
Situasi di Lebanon selatan dilaporkan semakin tidak menentu seiring berlanjutnya operasi militer Israel. Indonesia menyoroti bahwa aktivitas militer di sekitar zona PBB berisiko tinggi mendestabilisasi kawasan dan secara langsung mengancam nyawa personel internasional.
Rentetan insiden dalam sepekan terakhir telah memberikan dampak besar bagi kontingen Indonesia. Tercatat pada Minggu, 29 Maret 2026, Praka Dua Farizal Rhomadhon gugur akibat tembakan artileri di dekat Adchit Al Qusayr.
Sehari kemudian, Senin, 30 Maret 2206, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan juga dinyatakan gugur setelah konvoi yang mereka kawal diserang.
Hingga saat ini, terdapat lima prajurit TNI lainnya yang masih dalam masa perawatan, yakni Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana, Praka Deni Rianto, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan. (fuz/*)
