Jakarta, Pelita Baru
Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan, Presiden untuk berhati-hati terhadap budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) di lingkungan Istana. Pria yang akrab disapa Hensa ini juga menekankan perlunya kroscek antara laporan menteri dengan realitas yang terjadi di masyarakat.
Hal ini diungkap Hensa, menyikapi sejumlah hasil survey yang menunjukan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mengalami penurunan. “Jadi ini menurut saya justru alarm bagi pemerintahan sekarang,” kata Hensa Hensa kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Karena itu, lanjut Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini, ujian yang sebenarnya bagi pemerintahan Prabowo saat ini adalah merespons aspirasi publik yang belum merasa puas.
“Maka dari itu, kalau saya melihat pak Prabowo perlu lebih rinci dalam mengecek laporan-laporan dari para menteri. Jangan sampai angka-angka makro yang diklaim berhasil di atas kertas justru berbeda dengan realitas daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat di bawah,” ujar Hensa.
Menanggapi pujian dari elite partai koalisi terkait capaian pemerintah, seperti peningkatan pendapatan Danantara hingga kemampuan menahan harga BBM bersubsidi, Hensa menuturkan, respons positif dari koalisi merupakan hal yang normatif.
“Kalau elite koalisi memuji, itu hal yang wajar kan dia bagian dari pemerintah. Namun, legitimasi kesuksesan pemerintahan yang sesungguhnya tidak diukur dari apresiasi elite politik, melainkan dari tingkat kepuasan rakyat,” tegasnya.
“Intinya, sah-sah saja Pak Prabowo merasa kinerja kabinetnya sudah memuaskan. Tapi ujian sebenarnya kepemimpinan Pak Prabowo bukan seberapa bagus presentasi di atas podium, melainkan seberapa cepat beliau sadar dan membereskan keluhan dari jutaan rakyat yang saat ini mulai berteriak tidak puas,” tambah Hensa memungkasi.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Pembela Kedaulatan Bangsa (FPKB) H.Y Husen Ibrahim mengingatkan, para pembantu Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih seharusnya membantu meringankan tugas-tugas kepala negara.
Hal itu disampaikan menyikapi hiruk-pikuk perpolitikan terakhir yang dinilainya semua masalah justru ditumpukan kepada Presiden.
“Menjadi pembantu Presiden itu harusnya membantu meringankan tugas Presiden, bukan justru menambah beban Presiden, sekaligus harus kreatif, bekerja keras dan jujur dalam menjalankan tugas, jangan tiap tahun minta penambahan anggaran,” katanya.
Dalam kesempatan ini, ia juga mempertanyakan belum adanya menteri yang menyatakan tidak membutuhkan tambahan anggaran karena anggaran yang dikelola pada tahun sebelumnya menghasilkan surplus.
Menurutnya, kementerian yang mengelola anggaran negara semestinya mampu mengoptimalkan dana tersebut agar memberikan manfaat dan menghasilkan nilai tambah, bukan terus bergantung pada penambahan anggaran.
Misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM harus mampu mengoptimalkan anggarannya sehingga memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.
Selain itu, HY Husen Ibrahim mengusulkan agar kantor kementerian teknis tidak seluruhnya terpusat di Jakarta, melainkan didistribusikan ke berbagai provinsi di Indonesia.
Menurutnya, setiap provinsi dapat menjadi lokasi kantor kementerian tertentu sehingga kehadiran pemerintah pusat turut memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Dengan demikian, aktivitas aparatur pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, saat berkoordinasi dengan kementerian terkait dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian daerah.
“Misalnya Kantor Kemenag berada di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah atau Jogja, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pertanian di Jawa Barat dan lain-lain, sehingga Jakarta hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi tempat kantor Menko,” jelasnya.
Jika kebijakan tersebut terealisasi, menurutnya, daerah akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih merata. Dampaknya dapat dirasakan melalui peningkatan sektor pariwisata, UMKM, perhotelan, restoran, hingga penciptaan lapangan kerja.
Ia menilai biaya untuk merealisasikan pemerataan tersebut relatif lebih kecil dibandingkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni sekitar Rp300 triliun. “Jika hal itu terwujud, Presiden tetap bisa berkoordinasi dengan semua kementerian, rapat kabinet dilakukan via teleconference dan terbuka supaya masyarakat tahu apa yang menjadi program tiap-tiap Kementerian,” papar Husen Ibrahim.
Dia mencontohkan tingkat hunian hotel di wilayah Indonesia Timur yang saat ini hanya berkisar 30 sampai dengan 40 persen. Menurutnya, jika kantor kementerian teknis tersebar di setiap provinsi, tingkat hunian hotel berpotensi meningkat karena aktivitas pemerintahan akan ikut menggerakkan sektor jasa dan ekonomi lokal.
“Bayangkan, saat ini semua urusan harus ke Jakarta. Anggaran daerah yang besar habis hanya untuk mengurus satu surat,” ujarnya.
Husen Ibrahim juga berharap pemerataan aktivitas pemerintahan dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berkembang dan berfungsi lebih optimal, tidak lagi seperti saat ini yang dinilai masih banyak yang belum memberikan kontribusi maksimal.
“Untuk merealisasikan ide ini, semua Kementerian harus bersinergi, semua Kementerian pasti ada kaitannya dengan Kementerian yang lain, dan jika ini terwujud maka tidak akan memacetkan Jakarta lagi,” pungkas Husen Ibrahim.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu pergantian sejumlah menteri dan wakil menteri setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
“Belum, belum. Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle. Jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Meski belum ada rencana reshuffle, Prasetyo menyebut pengisian jabatan yang masih kosong dapat menjadi salah satu prioritas apabila Presiden Prabowo nantinya memutuskan melakukan perombakan kabinet.
Ia mencontohkan posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) yang hingga kini belum terisi.
“Jikalaupun ada mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong,” jelas Prasetyo.
Prasetyo kemudian menyinggung posisi Wamentan yang sebelumnya mendapat tugas untuk membantu pembenahan Badan Gizi Nasional. Ia juga menyebut posisi Wamen Imipas yang kosong setelah pejabat sebelumnya tersangkut perkara hukum.
“Contohnya kan Wamentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita. Kemudian Wamen Imipas yang kemarin kena perkara hukum, kan gitu,” pungkasnya.
Dengan demikian, Prasetyo menegaskan bahwa hingga Senin (10/8/2026), belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Adapun kemungkinan pengisian jabatan yang kosong baru menjadi prioritas apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle. (fuz/*)
