Jakarta, Pelita Baru
Sistem politik demokrasi merupakan pilihan terbaik untuk mewujudkan keadilan, harapan, dan pemerintahan yang inklusif. Hal itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di acara makan malam bersama Perdana Menteri India Narendra Modi, di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Kepala Negara, kendati kerap diwarnai berbagai tantangan dan dinamika dan bukanlah sistem yang mudah dijalankan, namun jika dijalankan dengan prinsip yang benar, demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang bisa membuat bangsa Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat.
“Demokrasi adalah sistem terbaik dibandingkan semua sistem yang pernah dicoba oleh peradaban manusia,” ujar Prabowo dikutip Rabu (8/7/2026).
Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap demokrasi. Terus menjaga agar proses demokrasi berjalan sesuai prinsip-prinsip yang benar.
“Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap percaya pada demokrasi dan terus berupaya menjaganya,” tegasnya.
Pernyataan Prabowo ini konsisten dengan pidato sebelumnya, dimana Prabowo juga pernah menegaskan politik Indonesia harus dibangun berdasarkan jati diri bangsa dan tidak meniru negara lain.
“Paradigma baru politik kita sekarang, harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain, belum tentu demokrasi di Barat cocok sama kita,” ujar Prabowo dalam pidato puncak HUT Ke-61 Partai Golkar, beberapa waktu lalu.
Prabowo menekankan pentingnya paradigma baru politik nasional yang sesuai dengan karakter Indonesia.
Presiden juga menyampaikan Indonesia tidak bisa secara mentah-mentah mengadopsi sistem politik dari negara lain. Menurutnya, demokrasi dari belahan dunia lain, belum tentu sesuai dengan kondisi sosial dan budaya tanah air.
Ia pun menyinggung negara yang pernah menjajah Indonesia, namun kini mengajarkan soal demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). “Dia ngajarin demokrasi ke kita, padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun, dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM. Jadi, ya rupanya demokrasi, HAM, itu sesuai selera.
Kalau cocok sama selera mereka, baru diributkan,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya keyakinan pada kemampuan bangsa sendiri. Menurutnya, politik Indonesia harus berlandaskan kebanggaan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan demokrasi Indonesia harus memiliki ciri khas, yakni persaingan sehat saat kontestasi, namun bersatu dan bergotong royong setelahnya.
“Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan, persaingan pada saat bersaing (pemilu), begitu selesai bersaing, bersatu, kompak gotong royong kerjasama,” imbuhnya
Prabowo pun mengajak seluruh pihak untuk fokus melihat ke tantangan masa kini dan masa depan dan selalu berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan demokrasi tidak cukup dijalankan melalui prosedur politik, tetapi harus ditopang oleh supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam mengelola perbedaan.
“Kita tidak mungkin memaksakan kehendak kita kepada orang lain meskipun kita dalam posisi mayoritas, kita harus merumuskan sesuatu dengan kata yang baik dan cara yang baik. Bahasa itu menunjukkan bangsa, bahasa yang baik menunjukkan bangsa yang baik,” ujarnya.
Yusril mengatakan hukum dan politik memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan bernegara.
Karena itu, dia menekankan pentingnya membangun demokrasi Indonesia yang berlandaskan supremasi hukum, etika, dan nilai-nilai kearifan lokal.
Menurut Yusril, negara hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, sedangkan demokrasi harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
Ia juga mengingatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan harus tetap diarahkan oleh nilai etika karena kemajuan tanpa landasan moral dapat kehilangan tujuan kemanusiaannya.
Selain itu, Yusril mengatakan kearifan lokal dan budaya bangsa harus menjadi sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional.
Menurut dia, nilai-nilai kearifan lokal perlu diangkat sebagai landasan dalam membangun bangsa. Hukum Indonesia juga terus mengalami transformasi melalui berbagai nilai yang hidup di masyarakat, termasuk hukum dasar, hukum adat, dan hukum agama.
Namun, lanjutnya, hukum nasional harus tetap mencerminkan jati diri bangsa dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
“Hukum kita ke depan harus sejalan dengan ruh dan spirit dari bangsa kita sendiri, dalam konteks demokratis,” katanya.
Kepada mahasiswa, Yusril berpesan agar ketika terjun ke dunia politik maupun profesi lainnya, mereka mengutamakan kepentingan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar berkat posisi strategis dan kekayaan alam yang melimpah. Namun, potensi tersebut harus diiringi dengan pembenahan sistem pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Yang paling penting adalah wilayah strategis dan kekayaan alam luar biasa yang kita miliki belum sepenuhnya kita manfaatkan. Wajah pendidikan kita harus kita ubah,” ujarnya. (fuz/*)
