Bogor, pelitabaru.com – Viral di media massa dan media sosial yang mengungkapkan bantuan sosial berupa beras yang dibagikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkualitas rendah. Melalui hotline resmi, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menindak – lanjuti keluhan masyarakat.
Pemerintah telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram secara rapel untuk periode Juli–September 2026 kepada KPM yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4, atau 40 persen kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. (DTSEN).
Bantuan beras 30 kilogram periode Juli hingga September 2026 yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan yang dikeluhkan KPM dinilai tidak layak dikonsumsi.
Beras bantuan sosial tersebut dilaporkan berwarna kusam dan mengeluarkan aroma apek seperti gabah lembap. Keluhan semakin mencuat setelah beras dimasak. Nasi disebut masih menyisakan aroma tidak sedap dan terasa seperti terdapat butiran pasir halus. Kondisi itu membuat warga mempertanyakan kualitas beras yang mereka terima.
Melalui hotline resmi, Perum Bulog menyampaikan Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang di alami KPM terkait kualitas produk beras bansos. Untuk menindaklanjuti keluhan Anda terkait beras bansos diduga apek di Bogor.
“Terima kasih atas informasi dan pemberitaan yang disampaikan terkait kondisi beras Bantuan Pangan periode Juli-September 2026 di wilayah Kabupaten Bogor. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat,” terang operator hotline resmi Perum Bulog, Senin (28/9/2026).
Disebutkan bahwa, informasi mengenai kondisi beras yang berwarna kusam, beraroma apek, serta tekstur nasi yang dikeluhkan akan kami sampaikan kepada unit terkait untuk dilakukan pengecekan dan tindak lanjut sesuai kewenangan.
Lebih lanjut, Perum Bulog meminta sebagai informasi pendukung, mohon kesediaannya untuk menyampaikan lokasi penyaluran secara lebih spesifik serta dokumentasi kondisi beras yang dikeluhkan, apabila tersedia, agar dapat membantu proses penelusuran.
Sebelumnya, Kepala Desa Babakan Madang, Deni Nugraha, mengaku terkejut setelah menerima laporan mengenai kondisi beras tersebut. “Waduh, itu harus ditanyakan ke Dinsos atau Bulog. Kalau desa hanya membagikan sesuai data dari Dinsos. Setiap KPM juga harus menunjukkan KTP asli suami atau istri dan KK,” ujar Deni, Sabtu (26/9/2026) kemarin.
Menurutnya, pemerintah desa lebih fokus pada proses penyaluran karena jumlah penerima cukup banyak hingga membuat antrean warga berjubel. Dengan adanya keluhan tersebut, warga berharap pihak terkait, khususnya Bulog dan Dinas Sosial, segera melakukan pengecekan terhadap kualitas beras yang disalurkan. (Sab)
