Jakarta, Pelita Baru
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menekankan bahwa perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak warga negara agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
I Wayan berpandangan, kewenangan negara untuk merampas aset harus tetap dibatasi oleh proses peradilan yang menjamin hak setiap orang. Ia tidak ingin pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya justru membuka ruang bagi perampasan aset tanpa dasar hukum yang memberikan perlindungan memadai kepada pemiliknya.
“Karena ada tiga aspek yang harus dilindungi oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertama itu kepastian hukum. Kedua, keadilan. Ketiga, perlindungan hak warga negara,” ujar I Wayan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah narasumber ahli, di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, ketiga prinsip tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan mekanisme perampasan aset.
Dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, proses perampasan memiliki landasan hukum yang jelas sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak warga negara.
Meski demikian, I Wayan mengakui terdapat kondisi tertentu yang dapat menjadi pengecualian. Ia mencontohkan keadaan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, serta ketika ditemukan aset yang tidak memiliki pemilik.
Dalam kondisi tersebut, menurutnya, perampasan tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dipertimbangkan.
“Satu atau dua pengecualian bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu jika terdakwa atau tersangkanya meninggal dunia. Wajar tidak memerlukan putusan pengadilan. Wajar juga kalau ada aset tapi tidak ada pemiliknya. Nah ini bisa dirampas untuk negara,” jelasnya.
Di luar kondisi tersebut, I Wayan menegaskan perlunya dasar hukum yang kuat sebelum aset seseorang dirampas. Ia tidak melihat adanya alasan untuk mengesampingkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap apabila tidak terdapat keadaan khusus yang membenarkan pengecualian.
Karena itu, ia meminta para narasumber ahli memberikan pandangan terhadap prinsip tersebut sebagai bahan penyempurnaan RUU Perampasan Aset.
Menurutnya, regulasi ini harus mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Safaruddin berharap RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan kepada korban penipuan.
Pengembalian tersebut diharapkan dapat dilakukan secara langsung agar masyarakat yang dirugikan, khususnya korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah, segera memperoleh kembali haknya.
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, selama ini korban penipuan kerap menghadapi persoalan ketika pelaku telah diproses hukum, tetapi uang yang mereka setorkan tidak kunjung kembali.
Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan jalan bagi pemulihan kerugian korban melalui penelusuran dan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
“Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin.
Ia menjelaskan, aset yang berhasil ditelusuri dan disita diharapkan dapat segera dikembalikan kepada para korban. Dengan demikian, proses pemulihan kerugian tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh kembali hak ekonominya.
Safaruddin juga berpandangan pengembalian aset tersebut sebaiknya tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme yang terlalu panjang berpotensi membuat proses pengembalian kepada korban menjadi tidak segera terlaksana.
“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelasnya.
Ia berharap pengaturan tersebut dapat menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Safaruddin juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah.
“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Safaruddin mengimbau masyarakat untuk memastikan kredibilitas penyelenggara investasi maupun biro perjalanan umrah sebelum melakukan transaksi. Menurutnya, masyarakat perlu meneliti kemampuan finansial dan kelayakan penyelenggara agar tidak terjerat penawaran yang berujung pada kerugian. (fex/*)
