Jakarta, Pelita Baru
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memastikan pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dikonsolidasikan agar tepat sasaran. Hal itu disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos, dan Direksi BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Muhaimin menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat penerima bantuan iuran tetap terlayani dengan baik dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya kelompok yang iurannya dibayarkan pemerintah. “Sampai hari ini, jumlah yang menerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan sudah 52 persen dari seluruh penduduk kita, yaitu sekitar 152 juta jiwa,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, hampir 100 juta peserta PBI ditanggung pemerintah pusat, sementara sekitar 50 juta lainnya merupakan PBI daerah yang dibiayai pemerintah daerah.
Muhaimin menjelaskan, data tunggal sosial dan ekonomi (DTSEN) masyarakat bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, maupun perubahan kondisi ekonomi warga. “Dinamika data yang terus-menerus itulah menuntut kami semua untuk tidak pernah berhenti mengonsolidasikan data sosial ekonomi, terutama data nasional penerima bantuan iuran,” katanya.
Ia menambahkan, konsolidasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk memastikan penerima PBI benar-benar berada pada kelompok yang berhak, yakni desil 1 hingga 5 dalam kategori kesejahteraan.
Dalam rakor tersebut juga dibahas penonaktifan sebagian peserta PBI. Muhaimin menegaskan, langkah tersebut dilakukan karena ada peserta yang secara ekonomi sudah meningkat sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Penonaktifan dilakukan dalam kerangka agar penerima bantuan iuran ini tepat sasaran, yaitu pada desil 1–5. Jika ada yang dinonaktifkan karena tidak lagi berhak, maka seharusnya dialihkan kepada yang benar-benar berhak menerima,” jelasnya.
Pemerintah pusat meminta kepala daerah lebih proaktif dalam memperbarui dan memverifikasi data, termasuk melalui pengecekan lapangan (ground check) untuk memastikan validitas dan kelayakan penerima bantuan.
Muhaimin mengungkapkan, dari seluruh penerima PBI, sekitar 106 ribu peserta yang mengalami gangguan kesehatan katastrofik telah diaktifkan kembali kepesertaannya. Namun, ia mengakui masih terdapat peserta yang dinonaktifkan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait status dan kelayakannya. “Kami akan terus melakukan ground check untuk memastikan validitas keberhakan penerima bantuan itu sehingga tepat sasaran,” tegasnya.
Muhaimin juga mengingatkan bahwa dalam kondisi darurat atau kasus kesehatan katastrofik, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk peserta yang tengah mengalami persoalan administrasi. “Semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, mekanisme pengawasan akan terus diperkuat agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terabaikan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan Program PBI JKN tetap berjalan efektif, adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi, serta tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan konsolidasi dan percepatan verifikasi lapangan (ground check) terhadap data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan. Langkah ini dikoordinasikan bersama kementerian terkait guna memastikan keakuratan data dan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sesuai tugas BPS, pihaknya akan segera melakukan ground check terhadap 106.153 peserta PBI yang sempat dinonaktifkan namun telah direaktivasi otomatis.
“Meski sudah aktif kembali, data tersebut tetap akan kami lakukan ground check. Proses ini ditargetkan selesai pada 14 Maret,” ujarnya usai rakor bersama Kemensos, Kemenko PM, dan BPJS Kesehatan, Senin (16/2/2026).
Disebutkan, terdapat sekitar 11,17 juta peserta dengan status dinonaktifkan yang juga akan segera diverifikasi bersama Kementerian Sosial. Verifikasi ini akan melibatkan BPS daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta mitra statistik yang direkrut khusus untuk mempercepat proses pendataan.
Menurut Amalia, 11 juta peserta tersebut jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga. “Kami menargetkan ground check terhadap 11 juta data ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih dua bulan,” tegasnya.
BPS juga melengkapi fitur pada aplikasi cek bansos agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif memutakhirkan data sosial ekonomi mereka. Fitur tersebut memungkinkan masyarakat memperbarui posisi desil dengan mengisi keterangan serta formulir yang telah disediakan.
Lanjut dia, dengan demikian, proses pemutakhiran tidak hanya bergantung pada pendataan lapangan, tetapi juga partisipasi langsung dari warga. “Fitur cek bansos kini sudah dilengkapi dengan fasilitas pemutakhiran desil. Masyarakat bisa segera aktif melakukan pembaruan data di sana,” jelas Amalia.
Amalia menegaskan, keputusan Menteri Sosial mengenai desil 1 sampai 5 sebagai dasar penerima PBI didasarkan pada perankingan nasional, bukan peringkat di tingkat daerah.
Menurutnya, pendesilan nasional pasti berbeda dengan pendesilan di masing-masing daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian kepala daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami kebijakan. “Perankingan desil 1 sampai 10 dilakukan pada tingkat nasional. Hasilnya tentu bisa berbeda dengan kondisi pendesilan di daerah,” ujarnya.
BPS memastikan akan terus berkoordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menjaga validitas data penerima bantuan sosial. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan program PBI JKN tepat sasaran dan berbasis data yang akurat. (din)
