Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (19/10/2026), dengan pembahasan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam keterangannya usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menyampaikan penekanan Presiden terkait pentingnya percepatan langkah penanganan karhutla secara masif.
Dudung mengatakan bahwa Presiden memerintahkan untuk meningkatkan kapasitas operasi udara, termasuk penggunaan pesawat hercules untuk mendukung upaya penanganan karhutla.
“Tadi dikerahkan juga, diperintahkan kepada Panglima TNI, dry ice yang sekarang sudah dilakukan menggunakan pesawat casa, ini sudah diperintahkan menggunakan hercules,” ucap Dudung.
Selain penguatan operasi udara, Presiden Prabowo turut menginstruksikan peningkatan pengerahan personel TNI-Polri, dinas terkait, hingga masyarakat dalam penanganan ini. Menurut Dudung, seluruh unsur terkait diminta bergerak secara terpadu dan segera mengambil langkah konkret guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Perintah Presiden agar lebih masif kembali tentang pengerahan pasukan, petugas baik TNI, Polri, maupun Dinas Kehutanan, termasuk masyarakat yang dilibatkan. Nah ini betul-betul harus secara masif terukur dan dilaksanakan dengan segera,” lanjutnya.
Menutup keterangannya, Menko Polkam menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo agar seluruh jajaran tidak bergantung pada datangnya hujan untuk mengatasi kebakaran. Kepala Negara, menurutnya, meminta tindakan nyata dilakukan sesegera mungkin dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Jadi Bapak Presiden juga menyampaikan jangan menunggu turun hujan, tapi segera perbuat. Beliau keras sekali tadi menyampaikan pada kami, untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras,” pungkasnya.
Sementara itu, Polri mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam karhutla di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (19/10/2026).
“Jadi dari 98 kasus korporasi yang sedang kita dalami, ini ada keterlibatan pihak asing, ada keterlibatan pihak asing. Namun karena ini kami masih dalam proses penyidikan, jadi ini sedang kita pilah-pilah, mana yang terlibat pma (penanaman modal asing) atau pihak asing, mana yang bukan pihak asing,” ujar Kapolri.
Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa hingga saat ini Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi (LP) terkait korporasi ke tahap penyidikan. Seluruh kasus tersebut masih dalam proses penanganan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di Indonesia.
“Jadi per hari ini dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan, dari 98 LP naik sidik, ada 98 kasus terkait dengan korporasi. Jadi dari 98 LP yang naik sidik terkait dengan korporasi yang saat ini sedang berjalan, yang sedang berproses ke tingkat penyidikan itu ada 98 kasus terkait korporasi,” jelasnya.
Dalam proses penyidikan tersebut, aparat kepolisian masih terus mengumpulkan alat bukti guna menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kapolri menyebut bahwa penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang diperlukan.
Pertanggungjawaban tersebut juga akan ditelusuri hingga kepada pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang bertanggung jawab atas korporasi terkait.
“Dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia,” tandasnya. (dho)
