Bogor, Pelita Baru
Gonjang ganjing soal dugaan upah pekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, kembali menguap ke permukaaan. Dari informasi yang beredar, anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang notabene diperuntukan bagi pegawai non dinas, diduga fiktif.
Menanggapai hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengatakan, sejak tahun 2025, upah pekerja langsung masuk dibayarkan ke rekening masing-masing pegawai dan tidak secara cash.
“Karena para pekerja sistem berkontrak dengan dinas dan pada tahun 2025 dari BKPSDM Kabupaten Bogor sudah melakukan verifikasi terhadap pekerja yang ada di UPT maupun di Dinas sehingga bisa dipastikan tidak akan ada yang fiktif,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026).
Terkait isu tersebut, Suryanto juga mengaku, jika sejatinya kasus ini bukanlah hal yang baru dan sudah menguap sejak tahun 2021. Dan, pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan ini sudah dilakukan baik oleh Kapolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.
“Laporan kasus tersebut tahun 2021, rekan2 yang dilaporkan sudah di periksa oleh polda jabar dan kejati jabar serta BPKP, namun setiap saat kasus dugaan upah fiktif ini diungkit2 lagi oleh orang atau media yang berbeda, melalui media klarifikasi sudah dilakukan,” ujarnya lagi dalam aplikasi pesan berbayar.
Terlepas dari kemelut itu, yang pasti kata Suryanto, pihaknya akan tetap fokus pada program infrastruktur yang saat ini terus digenjot Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Terlebih, ditahun 2026 ini, dinas yang dipimpinnya diberi amanah besar untuk membangun Kabupaten Bogor.
Anggaran sebesar Rp531 miliar dialokasikan untuk membiayai sejumlah program kerja yang dicanangkan, baik itu untuk pembiayaan kesekretariatan (gaji pegawai), belanja 14 kegiatan dan belanja 73 proyek peningkatan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan, insfrastruktur sumber daya air maupun kegiatan penunjang.
Seperti di wilayah timur, yang menjadi salah stau fokus pembangunan Bupati, Dinas PUPR Kabupaten Bogor akan membangun yang menghubungkan Jalan Singasari, Jonggol dan Desa Sukaresmi, Sukamakmur.
Jalan yang diperuntukkan untuk sentra ekonomi baru dan calon ibu kota daerah otonomi baru (DOB) Bogor Timur itu dianggarkan akan menelan total besar anggaran hingga Rp10 miliar.
Pun begitu dengan di wilayah Bogor Barat, Dinas PUPR Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan Jalan Rancabungur-Leuwiliang dan jalan khusus tambang mulai dari Cigudeg-Rumpin-Parungpanjang.
Total besar alokasi anggaran untuk pembebasan lahan Jalan Rancabungur-Leuwiliang dan jalan khusus tambang mulai dari Cigudeg-Rumpin-Parungpanjang, sebesar Rp150 miliar.
Sedangkan, di sebelah utara jajarannya pada tahun ini membangun Jembatan Situ Nanggerang, Desa Nanggerang, Tajurhalang dan Jembatan Pasanggrahan, Desa Susukan, Bojonggede.
Jalan ini sendiri baru saja di-‘launching’ Bupati Bogor dan digadang menjadi menjadi pusat pertumbuhan baru yang memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan produktivitas sektor pangan, membuka peluang usaha, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. (don)
