Jakarta, Pelita Baru
Berakhirnya perjanjian pembatasan senjata nuklir (New START) antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia menuai kekhawatiran ketidakpastian situasi keamanan global. Karena itu, Indonesia mendesak kedua negara tersebut untuk segera berunding demi menjaga pembatasan senjata nuklir.
“Indonesia mendesak AS dan Rusia untuk melanjutkan perundingan mengenai pembaruan pembatasan dan pengurangan senjata ofensif strategis,” bunyi pernyataan Kemenlu dikutip, Minggu (8/2/2026).
Dalam akun resmi X-nya, Kemenlu juga mendorong kedua negara besar tersebut untuk menjaga jalur komunikasi yang esensial untuk mencegah salah perhitungan dan eskalasi. Sebab, berakhirnya perjanjian tersebut meningkatkan risiko dimulainya kembali perlombaan senjata baru dan penggunaan senjata nuklir, serta “menegaskan urgensi kemajuan nyata dalam pelucutan senjata nuklir”.
“Indonesia memandang risiko yang ditimbulkan oleh senjata nuklir mengancam kelangsungan hidup dan masa depan umat manusia, sebab setiap penggunaannya akan menimbulkan dampak kemanusiaan yang katastropik,” kata Kemenlu RI.
Karena itu, Indonesia menyerukan kepada AS dan Rusia, serta negara-negara pemilik senjata nuklir lainnya, untuk mencegah perlombaan senjata baru.
Indonesia juga mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajiban hukum berdasarkan Pasal VI Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) demi mencapai penghapusan total senjata nuklir dari muka bumi.
New START merupakan kesepakatan dengan periode 10 tahun yang ditandatangani oleh AS dan Rusia, dan mulai berlaku efektif mulai 5 Februari 2011. Kedua negara sepakat memperpanjang kesepakatan itu selama 5 tahun pada 2021.
Per Januari 2025, diketahui Rusia memiliki 4.309 hulu ledak nuklir, dan AS memiliki 3.700. Sementara, Prancis dan Inggris, yang merupakan sekutu AS yang terikat perjanjian, masing-masing memiliki 290 dan 225, dan China memiliki sekitar 600.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada Kamis menyatakan keinginannya merundingkan perjanjian nuklir yang lebih baik daripada New START, tetapi ia bersikeras bahwa China juga harus ikut dalam perjanjian nuklir yang baru.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika dan ketegangan global yang makin kompleks. Presiden mengingatkan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, dunia telah berada dalam pusaran konflik ideologis dan geopolitik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.
“Dari mulai presiden pertama, kita, Indonesia, tapi seluruh dunia, berada di tengah perang ideologi besar. Perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok, ada blok komunis dan blok antikomunis, bisa dikatakan blok demokrasi, blok kapitalis,” ujar Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin, (2/2/2026).
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa konflik global seperti perang di Ukraina dan krisis kemanusiaan di Gaza memberikan dampak luas, termasuk terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintahan diminta untuk memahami secara utuh tantangan global yang dihadapi saat ini.
“Jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada, marilah kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dunia ini,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan hasil pengamatannya dari berbagai pertemuan internasional yang baru saja dihadirinya di Eropa, termasuk forum ekonomi dunia atau World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, terjadi peningkatan kekhawatiran terhadap potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga dari para pemimpin dunia.
“Hampir semua pemimpin dunia merisaukan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga,” ungkap Presiden.
Presiden pun mengingatkan bahwa konflik berskala global, khususnya yang melibatkan senjata nuklir, akan berdampak luas bahkan bagi negara-negara yang tidak terlibat langsung. Dampak tersebut dapat berupa kontaminasi lingkungan, gangguan pangan dan perikanan, hingga perubahan iklim ekstrem akibat fenomena nuclear winter yang berpotensi berlangsung puluhan tahun.
Dalam konteks tersebut, Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri bebas aktif, serta prinsip nonblok. Indonesia, kata Presiden, tidak akan bergabung dalam pakta militer mana pun dan akan terus mengedepankan persahabatan dengan seluruh bangsa.
“Filosofi luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” tegas Presiden.
Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa sikap nonblok dan persahabatan global juga menuntut kemandirian nasional yang kuat. Jika Indonesia memilih untuk tidak bergantung pada aliansi militer, maka bangsa ini harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Sukarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman.
“Dari awal, Bung Karno mengatakan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri! Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman mengajarkan kepada kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri!” ungkapnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa dunia internasional saat ini tidak selalu berjalan berdasarkan prinsip ideal, melainkan realitas kekuatan. “Saya selalu mengingatkan, mengajarkan, yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, yang lemah akan menderita,” kata Presiden.
Oleh karena itu, sebagai Presiden dan pemegang mandat rakyat, Presiden menegaskan kewajibannya untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia dengan kebijakan yang rasional, tenang, dan tidak emosional. “Kita tidak bisa emosional, kita tidak bisa terlalu idealis karena yang berlaku adalah dunia nyata. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang,” pungkas Presiden. (din/*)
