Jakarta, Pelita Baru
Hari ini, Selasa (20/10/2026), Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, resmi dua tahun memimpin Republik Indonesia. Selama masa itu, banyak pencapaian kerja yang telah dilakukan keduanya.
Pro dan kontra hasil kinerja keduanya pun dinilai sebagai bagian dari dinamisasi demokrasi sebagai azas yang diusung pemerintahan Indonesia. Karena itu, kritik tetap diperlukan agar tujuan negara tercapai.
“Kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara konstruktif, berbasis fakta, dan tidak digunakan sebagai alat provokasi,” ujar Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Majene, M. Gilang Ramadhan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin, (19/10/2026).
Ia menilai, maraknya hoaks dan disinformasi berpotensi memicu kesalahpahaman hingga polarisasi sosial. Karena itu, masyarakat diminta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Evaluasi pemerintahan, menurutnya, juga perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, dan pelayanan publik hingga penegakan hukum serta pemberantasan korupsi.
“Proses pemberantasan korupsi harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum yang profesional dan independen merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara,” jelasnya.
Ia mengajak mahasiswa, akademisi, media, dan masyarakat sipil mengedepankan kritik berbasis data serta dialog yang berorientasi pada solusi.
“Kita harus membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki kebijakan dengan propaganda yang sengaja dibangun untuk menciptakan konflik. Indonesia membutuhkan dialog yang sehat, bukan polarisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pendiri Kontra Narasi, Sandri Rumanama dalam keterangan tertulisnya menyebut, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap menuai banyak keberhasilan dalam berbagai bidang. Dengan demikian banyak apresiasi berdatangan dari beberapa kalangan. “Kita apresiasi beberapa langkah strategis pemerintah sukses meski banyak PR lain,” ucap Sandri.
Kendati demikian, ia mengatakan prestasi yang dicapai pemerintah harus terus ditingkatkan agar mencapai hasil yang maksimal. “Harus ditingkatkan masih belum maksimal, kan baru 2 tahun,” ungkapnya.
Sandri pun merangkum beberapa prestasi dan capaian utama pemerintahan Prabowo-Gibran dari berbagai yang meliputi berbagai sektor strategis. “Pemerintah mengklaim berhasil mencapai swasembada pangan untuk beberapa komoditas utama serta mencatat rekor cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Peningkatan produksi beras dan jagung yang signifikan, dengan Sumatera Selatan saja diproyeksikan mencapai 4 juta ton beras,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, pemerintah telah sukses menetapkan harga gabah Rp6.500 per kg untuk melindungi kesejahteraan petani. Lanjut Sandri, pemerintah juga berhasil memproduksi dan mengoperasikan solar B50 dari kelapa sawit sehingga menekan kebutuhan impor solar.
Tak sampai di situ, program kerakyatan dan kesehatan juga menjadi sorotan Kontra Narasi. “Menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyalurkan miliaran porsi dan menyerap tenaga kerja lokal, menyediakan cek kesehatan gratis bagi lebih dari 100 juta warga, serta mendigitalisasi ratusan ribu ruang belajar. Ini prestasi yang sangat baik,” beber dia.
Masih kata Sandri, pemerintah juga sukses melakukan efisiensi anggaran, penertiban lahan sawit ilegal, pembentukan badan pengelola investasi Danantara, serta penyelesaian ratusan masalah regulasi dalam waktu relatif singkat.
Ia pun menyebut pemerintah berhasil memperluas akses pasar ekspor melalui penyelesaian perundingan CEPA dengan Uni Eropa dan Kanada serta berkontribusi mengirimkan pasukan perdamaian PBB
“Yang tak kalah penting, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara berfokus pada penguatan penegakan hukum, optimalisasi penerimaan negara, dan penertiban kawasan hutan juga menuai keberhasilan,” ungkapnya lagi.
“Dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan, total uang dan aset negara yang berhasil diselamatkan mencapai puluhan triliun rupiah, termasuk akumulasi sekitar Rp52 triliun oleh Satgas PKH) serta penertiban jutaan hektare kawasan hutan dan perkebunan sawit/tambang ilegal. Dana hasil penyelamatan tersebut dialokasikan untuk program prioritas rakyat, seperti perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan,” pungkas Sandri. (fuz/*)
