Jakarta, Pelita Baru
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini, tak lepas dari gejolak geopolitik global. Karena itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai kenaikan BBM secara berkala kepada publik agar tidak menyebabkan kepanikan di masyarakat.
“Kami himbau kepada pemerintah dan stakeholder untuk bisa dilakukan dan dengan situasi geopolitik yang semakin tidak menentu seperti ini. Tentu saja pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan,” ujar Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
“Adanya kenaikan harga BBM non-subsidi tentu saja harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah harga tersebut akan terus naik ataukah tidak dan evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala,” sambung legislator PDIP itu.
Puan mengatakan, DPR meminta pemerintah untuk memitigasi segala hal yang akan terjadi ke depan. “Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop,” katanya.
“Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” pungkas Puan.
Sementara itu, dinamika ekonomi global yang kian terfragmentasi kembali menjadi sorotan dalam pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Di tengah tekanan stabilitas global dan pengetatan likuiditas, sejumlah pengamat menilai pendekatan lembaga keuangan internasional tersebut mulai tertinggal dalam merespons perubahan struktur ekonomi dunia.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa kebijakan IMF dan World Bank masih berada dalam kerangka lama yang menitikberatkan pada stabilitas makroekonomi, kehati-hatian fiskal, dan koordinasi global. Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan baru yang berkembang lebih cepat di pasar global.
“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama. Stabilitas itu penting, tetapi tidak cukup. Dunia sudah bergerak lebih cepat daripada bahasa kebijakan yang digunakan saat ini,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, salah satu perubahan mendasar yang terjadi saat ini adalah ketidakseimbangan likuiditas global. Pengetatan suplai dolar Amerika Serikat, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global dinilai telah membentuk tekanan baru dalam sistem keuangan internasional.
Di sisi lain, lanjutnya, internasionalisasi mata uang Tiongkok melalui offshore renminbi (CNH) mulai menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara. Kondisi ini menciptakan dinamika baru dalam arsitektur keuangan global yang semakin multipolar.
“Kita sedang menghadapi dua arus besar yang bergerak bersamaan: keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran CNH dalam transaksi global. Ini bukan sekadar perubahan pasar, tetapi awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia,” jelasnya.
Fakhrul menegaskan, perubahan tersebut bukan sekadar fenomena siklus ekonomi, melainkan transformasi struktural yang menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif. Negara yang tidak mampu beradaptasi, menurutnya, berisiko menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal serta volatilitas ekonomi yang lebih tinggi.
Dalam konteks Indonesia, ia menilai diperlukan langkah strategis untuk membangun arsitektur pendanaan yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Beberapa agenda yang dinilai mendesak antara lain penguatan skema local currency settlement (LCT), eksplorasi penggunaan CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan berbasis rupiah, serta diversifikasi sumber investor.
“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker. Kita harus mulai menjadi bagian dari perancang sistem pembiayaan kita sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa fragmentasi ekonomi global bukanlah fenomena sementara, melainkan fase transisi menuju sistem keuangan yang lebih multipolar.
Dalam situasi tersebut, akses terhadap likuiditas akan semakin ditentukan oleh jaringan kerja sama bilateral dan regional, serta fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.
“Kalau kita masih membaca dunia dengan pendekatan lama, kita akan tertinggal. Ke depan, likuiditas tidak lagi otomatis tersedia. Ia harus diakses melalui strategi yang tepat,” katanya.
Fakhrul menekankan pentingnya kejelasan arah kebijakan nasional dalam merespons perubahan global tersebut. Menurutnya, pasar tidak hanya membaca stabilitas, tetapi juga arah transformasi ekonomi suatu negara.
Menutup pandangannya, ia menegaskan bahwa peluang dari pergeseran arsitektur keuangan global sangat besar, namun hanya dapat dimanfaatkan oleh negara yang mampu bergerak cepat dan presisi.
“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, maka tantangan pendanaan harus diselesaikan secara struktural. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui CNH, bisa menjadi salah satu opsi strategis,” pungkasnya.
Disis lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kg tidak akan mengalami kenaikan, meski harga LPG nonsubsidi disesuaikan.
Kepastian itu disampaikan Bahlil untuk merespons dinamika harga energi global, sekaligus memastikan ketersediaan stok nasional tetap berada di atas standar minimum.
“Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.
Bahlil menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dengan menahan harga LPG 3 kg, serupa dengan kebijakan pada bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biosolar.
Ia mencatat bahwa sejak program konversi LPG dimulai pada 2007, pemerintah konsisten tidak menaikkan harga komoditas bersubsidi tersebut.
Namun, ia tidak menampik adanya fluktuasi harga yang terjadi di lapangan akibat ulah oknum distribusi.
“Yang ada, (harga) itu dimainkan di distributor dan pangkalan. Itu yang mau saya tata untuk betul-betul subsidi itu yang menerima adalah yang berhak,” tegasnya.
Terkait efektivitas distribusi, Bahlil juga mengevaluasi kebijakan penghapusan pengecer pada Februari 2025 yang sempat memicu antrean panjang.
Sebagai solusinya, pemerintah kini mendorong para pengecer untuk mendaftarkan diri secara resmi sebagai subpangkalan. Langkah ini diambil guna memitigasi lonjakan harga di tingkat retail dan memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
Berbeda dengan produk subsidi, harga LPG nonsubsidi justru mengalami kenaikan signifikan per 18 April 2026.
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG 12 kg sebesar 18,75 persen menjadi Rp228.000 per tabung.
Sementara itu, varian 5,5 kg naik 18,89 persen menjadi Rp107.000 per tabung untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Bahlil menyayakan, penyesuaian harga nonsubsidi bersifat fleksibel mengikuti mekanisme pasar internasional, khususnya merujuk pada harga Saudi Aramco.
“Kan ada formulasinya. Jadi, kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik,” pungkasnya. (din/*)
