Bogor, Pelita Baru
Genderang perang terhadap praktik korupsi kembali ditabuh Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Usai menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mengawasi program serta proyek strategis daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan bersih dari penyelewengan.
Kini, orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini, menguatkan langkah pencegahan rasuah melalui giat Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat di Bandung, Selasa (4/8/2026).
“Korupsi adalah musuh bersama. Pencegahannya dimulai dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegas Rudy Susmanto.
Karena itu, Rudy berharap, MCSP tidak hanya menjadi instrumen pencegahan korupsi, tapi juga menjadi sistem pengawasan yang kuat agar seluruh proses pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
“Langkah preventif jauh lebih penting dibandingkan sekadar penindakan. Dan, Pemkab Bogor berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga berharap, dengan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi berjalan seiring dengan percepatan pembangunan daerah.
Dengan kolaborasi yang semakin solid, Rudy optimistis tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat, sehingga pembangunan di Kabupaten Bogor dapat berlangsung lebih cepat, berkualitas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Integritas adalah fondasi pembangunan. Ketika pemerintahan bersih, pelayanan publik meningkat, investasi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat akan ikut terangkat,” tutup Rudy.
Selain isu pemberantasan korupsi, rapat koordinasi tersebut juga membahas strategi optimalisasi pemanfaatan tanah dan penataan ruang sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Rudy menegaskan, tata kelola aset daerah dan pemanfaatan ruang yang tepat akan memberikan kepastian pembangunan, menarik investasi, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.”Komitmen kita sama, menghadirkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (duan/*)
