Jakarta, Pelita Baru
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang. RUU ini disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta merupakan amanat langsung dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.
Ketua Panja RUU yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, Iman Sukri, menjelaskan bahwa regulasi baru ini secara khusus mengatur kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang secara terpisah dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bagian dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pengaturan kewenangan legislasi menjadi lebih terfokus.
“Hari ini kita penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang. Ini akan menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peraturan pembentukan Undang-Undang. Ini juga adalah amanat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 45,” ujar Iman Sukri dilansir Minggu (8/11/2026).
Iman menambahkan, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui penyusunan RUU ini karena menyangkut penguatan kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang. Selain itu, dalam rapat tersebut juga muncul aspirasi dan masukan agar pembahasan transfer keuangan daerah di komisi-komisi dapat dipertegas kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MD3.
Dalam kesempatan yang sama, Iman Sukri juga menyoroti urgensi RUU Satu Data Indonesia (SDI) yang dinilai memiliki perspektif luar biasa untuk membenahi persoalan data yang masih belum terintegrasi di Indonesia.
Keberadaan satu data ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi seluruh kementerian dan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan, termasuk meminimalisir kebocoran dalam penyaluran program bantuan sosial.
”Dengan satu data Indonesia dan ini terintegrasi, maka kita akan mengurangi bahkan tidak ada double data nanti, atau data yang salah atau data yang sudah tidak aktif. Ini luar biasa lah. Otomatis nanti akan terintegrasi dengan adminduk,” pungkas Iman.
Proses penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang ini memiliki nilai strategis dan urgensi tinggi untuk memberikan kepastian hukum serta menata tata kelola pembentukan undang-undang yang lebih berfokus dan responsif terhadap amanat konstitusi.
Setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan di Panja, keberadaan RUU ini secara resmi telah disetujui dan disahkan pada Pengambilan Keputusan Tingkat I dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI hari ini, untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI.
Sebelumnya Badan Legislasi (Baleg DPR RI) telah mengambil keputusan tingkat satu terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR. Pengesahan tahap awal ini memuat sejumlah catatan strategis guna meningkatkan efektivitas kinerja legislasi ke depannya.
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengungkapkan bahwa RUU ini telah mengakomodasi fleksibilitas serta responsivitas DPR RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang.
Di samping itu, keluhan dari para kepala daerah terkait siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bergantung pada siklus APBN juga telah diwadahi dalam pasal-pasal terkait.
”Yang pertama, terkait fleksibilitas atau responsivitas dari DPR RI sebagai pembentuk undang-undang sudah diakomodasi dalam rancangan undang-undang ini. Kemudian yang kedua, yang sering digeluhkan oleh teman-teman kepala daerah terkait pembahasan APBD yang bergantung pada siklus APBN, itu juga diwadahi dalam pasal-pasal yang terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang APBN,” jelas Azis Subekti dalam Rapat Badan Legislasi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Azis menegaskan bahwa ke depannya DPR akan bergerak lebih lincah dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui model pembentukan undang-undang cepat atau fast track legislation.
Mekanisme ini disiapkan untuk melakukan koreksi atau pembetulan terhadap undang-undang yang mendesak, merespons perjanjian internasional dengan negara lain, maupun menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
Kendati demikian, Azis memastikan bahwa penerapan metode fast track tidak akan mengorbankan kualitas substansi peraturan yang dibentuk. Seluruh tahapan krusial, termasuk mekanisme kumulatif terbuka, akan tetap dijalankan secara disiplin demi menjaga mutu produk hukum.
”Fast-track ini bukan upaya sembarangan, tetap harus menjaga kualitas, yang dipadatkan itu adalah waktunya, tetapi seluruh tahapan yang dilaksanakan melalui kumulatif terbuka juga dilaksanakan di fast track. Jadi kita tetap akan menjaga mutu itu,” tegas Azis.
Pengadopsian mekanisme baru dalam RUU ini krusial untuk menjawab dinamika kebutuhan hukum masyarakat secara lebih cepat dan akurat tanpa mengurangi asas supremasi hukum dan kualitas produk legislasi.
Melalui pembahasan intensif yang mempertimbangkan urgensi penataan norma hukum nasional, RUU ini akhirnya resmi disetujui pada pengambilan keputusan Tingkat I di Baleg DPR RI hari ini dan siap dilanjutkan ke tahapan pengesahan berikutnya di Rapat Paripurna DPR RI. (din/*)
