Lurah di Kota Bogor Ngeluh Tak Ada Sekolah Negeri di Wilayahnya

oleh -71 Dilihat
Nendar Kusnida
banner 468x60

Kota Bogor, Pelita Baru

Keterbatasan fasilitas pendidikan atau dalam hal ini sekolah negeri di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, membuat warganya bersekolah ke Kabupaten Bogor.

banner 336x280

Menurut Lurah Sindangsari, Nendar Kusnida, sekolah negeri di wilayahnya sangatlah terbatas, sebab hanya ada satu sekolah SD negeri tanpa ada SMP dan juga SMA maupun SMK negeri. Akibatnya, warganya lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di Ciawi Kabupaten Bogor.

Dengan terbatasnya fasilitas pendidikan sekolah negeri, membuat wilayah ini dikategorikan sebagai zona blank spot atau titik buta zonasi pendidikan.

“Karena kurangnya sarana pendidikan di Sinarsari, maka warga Sinarsari, khususnya yang memiliki anak urusan SD, itu harus cari lokasi ke Ciawi yang terdekat. Karena untuk Sinangbarang dan Sukasari relatif jauh,” ungkap Nendar kepada wartawan, Senin, (16/11/2026).

Sebagai alternatif, warga kerap mengandalkan sekolah swasta atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Beruntungnya, meski fasilitas sangat terbatas, angka anak putus sekolah di wilayah ini tidak terlalu terdampak secara signifikan.

Pihak kelurahan bersama para kader dan pengurus RW terus aktif mengarahkan anak-anak melanjutkan pendidikan ke jalur swasta maupun PKBM.

Dengan jumlah penduduk yang padat, Nendar menilai, idealnya Kelurahan Sindangsari memiliki minimal dua unit SD. Mengingat sebelumnya SDN Sindangsari 1 dan 2 telah digabung (merger), keberadaan titik sekolah yang hanya terpusat di satu lokasi dirasa kurang ideal bagi sistem zonasi.

Sementara untuk tingkat SMP, wilayah ini membutuhkan setidaknya satu sekolah negeri dengan kapasitas sekitar 20 rombongan belajar (rombel). Begitu pula dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kewenangannya berada di tingkat provinsi, di mana kebutuhan fasilitas serupa dirasa sangat mendesak.

“SMA jelas sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak, larinya ke Ciawi atau ke Wikrama yang swasta, yang tentu dari segi biaya berbeda,” ujar Nendar.

Nendar mengaku, pihaknya sempat dimintai data titik lokasi oleh Dinas Pendidikan pada 2025 lalu untuk rencana pembangunan sarana SMP, namun hingga kini kelanjutannya masih belum ada kejelasan.

Kendala terbesar yang dihadapi adalah ketiadaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik Pemerintah Kota Bogor di wilayah Sindangsari. Bahkan, lahan kosong di kawasan atas yang sempat dikabarkan menjadi rencana terminal ternyata merupakan aset milik pribadi yang saat ini masih digembok oleh pemiliknya.

“Sindangsari itu tidak ada lahan fasum Pemkot, habis. Boleh ditanya deh, tidak ada, padat,” tegas Nendar.

Nendar berharap, ke depannya pemerintah dapat melihat persoalan ini dari sudut pandang radius sebaran, bukan sekadar batasan administratif wilayah.

“Kami juga berharap nantinya Pemkot Bogor mampu menginventarisasi opsi pengadaan lahan, baik melalui pembelian tanah warga atau alternatif lain, agar hak anak-anak di Sindangsari dan sekitarnya mendapatkan akses pendidikan negeri yang dekat,” pungkasnya. (hrs/*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *