Jakarta, Pelita Baru
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono menyebut, tindakan korupsi semakin kompleks karena melibatkan lintas negara. Hal ini dibuktikan dari upaya KPK yang menangani 22 permintaan kerja sama internasional, terdiri atas delapan permintaan masuk dan 14 permintaan keluar selama 2026.
“Korupsi semakin banyak melibatkan pergerakan pelaku, aset, dan aliran dana lintas negara. Karena itu, penguatan kerja sama internasional menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri serta dikembalikan kepada negara,” kata Agus di sela-sela rangkaian pertemuan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) di Vienna International Centre, Austria, pada 2–6 November.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Agus bersama delegasi Indonesia mengikuti sejumlah forum strategis. Di antaranya, Second Resumed Seventeenth Session of the Implementation Review Group (IRG); Fifteenth Open-Ended Intergovernmental Expert Meeting to Enhance International Cooperation (EMIC); Open-Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (WGAR); serta Special Session of the Conference of the States Parties (CoSP) UNCAC.
Forum tersebut membahas efektivitas implementasi UNCAC, mekanisme peninjauan antikorupsi, kebutuhan bantuan teknis, penguatan kerja sama internasional, hingga pemulihan aset hasil korupsi lintas yurisdiksi.
“Pemulihan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Melalui kerja sama internasional yang kuat, negara-negara dapat saling membantu menelusuri aset yang disembunyikan di berbagai yurisdiksi sehingga hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik,” ujar Agus.
Lebih lanjut, KPK telah menangani 22 permintaan kerja sama internasional, terdiri atas delapan permintaan masuk dan 14 permintaan keluar selama 2026. Permintaan tersebut diproses melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) maupun kerja sama langsung antarlembaga penegak hukum.
Tak hanya itu, Indonesia turut membagikan praktik baik kolaborasi lintas negara, salah satunya kerja sama antara KPK, otoritas imigrasi Indonesia, dan National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand dalam memfasilitasi pemulangan seorang buronan yang masuk dalam daftar Interpol Red Notice terkait perkara korupsi. Praktik tersebut memperlihatkan peran penting pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung penegakan hukum lintas yurisdiksi.
Pada sesi pembahasan kerja sama internasional, Indonesia juga menyoroti tantangan korupsi transnasional yang semakin kompleks, termasuk pemanfaatan sistem keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dalam konteks tersebut, pertukaran informasi dan koordinasi yang cepat antarotoritas menjadi faktor penting untuk mendukung pencegahan, penyelidikan, penuntutan, serta pemulihan aset.
Selain agenda kerja sama internasional dan pemulihan aset, Indonesia turut berkontribusi dalam pembahasan persiapan implementasi fase kedua mekanisme review UNCAC yang dijadwalkan dimulai pada 2027. Melalui forum IRG, KPK menyampaikan pandangan mengenai perlunya mekanisme peninjauan yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada hasil implementasi.
Indonesia mendorong agar proses peninjauan tidak hanya mengukur keberadaan kerangka hukum, kebijakan, dan kelembagaan antikorupsi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik.
“Indonesia memandang bahwa keberhasilan implementasi konvensi harus dapat tercermin dalam perubahan nyata, penguatan institusi, serta peningkatan kualitas tata kelola antikorupsi di masing-masing negara,” tegas Agus.
Delegasi Indonesia juga menekankan pentingnya rekomendasi hasil peninjauan yang praktis dan dapat ditindaklanjuti untuk mendukung reformasi berkelanjutan. Selain itu, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis, penguatan kapasitas, serta peluang kerja sama internasional guna mengatasi kesenjangan implementasi UNCAC di negara-negara pihak.
“Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama internasional melalui UNCAC dan siap bekerja sama dengan seluruh negara dalam upaya pencegahan, penyelidikan, penuntutan, serta pemulihan aset hasil korupsi,” pungkas Agus. (dho/*)
