Bogor, Pelita Baru
Bupati Rudy Susmanto menegaskan, peruntukan tata ruang wilayah akan menjadi patokan dalam pengembangan investasi di Kabupaten Bogor. Karena itu, dirinya memastikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di lima kecamatan sebagai langkah memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus mencegah alih fungsi lahan pertanian.
“Peruntukan ruang tidak bisa ditawar-tawar. Ketentuan peraturan perundang-undangan sudah mengatur di mana kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan pertanian yang menunjang ketahanan pangan,” katanya dikutip Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Rudy juga memastikan pengembangan investasi di Kabupaten Bogor, tidak mengorbankan lahan pertanian yang dilindungi demi menjaga ketahanan pangan. Karenanya dengan penyusunan RDTR ini, bisa menjadi memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus mencegah alih fungsi lahan pertanian.
“Kita tidak ingin ada ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut lingkungan dan tata ruang yang dilanggar, sehingga investor yang masuk Kabupaten Bogor kita pandu berdasarkan ketentuan peruntukan ruangnya,” kata Rudy.
“Jangan sampai investor yang sudah masuk ke Kabupaten Bogor, sudah memiliki lahan, tetapi lahannya tidak bisa terbangun karena permasalahan LSD atau LP2B,” ujar Rudy lagi.
Rudy menegaskan bahwa ketentuan mengenai peruntukan kawasan permukiman, industri, dan pertanian harus dipatuhi seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian. Terlebih, pemerintah pusat tengah mendorong penguatan ketahanan pangan nasional sehingga kawasan pertanian yang telah ditetapkan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.
Selain penataan ruang, Pemkab Bogor juga mempersiapkan sejumlah proyek infrastruktur strategis pada 2027 untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur.
Salah satunya pembangunan flyover Bojonggede-Kemang atau Bomang yang diproyeksikan meningkatkan konektivitas enam kecamatan, yakni Bojonggede, Kemang, Tajurhalang, Parung, Ciseeng, dan Rancabungur.
Rudy menilai pembangunan infrastruktur tersebut berpotensi meningkatkan nilai ekonomi kawasan, termasuk harga tanah dan aktivitas investasi di wilayah yang selama ini terkendala akses penghubung.
Ia mencontohkan perbedaan nilai tanah di kawasan Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede yang saat ini masih cukup jauh meskipun secara geografis berdekatan.
“Pada saat sudah terhubung, harga tanah di Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede pasti akan sama. Sekarang mungkin berbeda jauh walaupun hanya terputus oleh sungai dan rel kereta api,” ujarnya.
Karena itu, Rudy meminta DPMPTSP Kabupaten Bogor mulai mempromosikan peluang investasi yang akan terbuka seiring pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat ekonomi baru.
Ia berharap promosi tersebut dapat menjangkau pelaku usaha di dalam maupun luar Kabupaten Bogor, dengan tetap memastikan seluruh rencana investasi sesuai ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan. (duan/*)
