Bogor, pelitabaru.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto diminta untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan.
Pasalnya, meski secara umum kinerja PDAM Tirta Kahuripan terlihat cukup baik dan bahkan diklaim ‘sehat’ dari hasil evaluasi BPKP Jawa Barat pada 2024, namun sebagian kalangan menilai, hingga menjelang berakhirnya masa jabatan direksi perusahaan plat merah itu pada Desember tahun ini, kerja para direksi terbilang biasa-biasa saja, nyaris tidak berpengaruh besar dalam capaian kinerja perusahaan.
Koordinator Koalisi Masyarakat Bersih Bogor Raya, Fawait, menyebut performance direksi Dirut Tedy Kurniawan, Dirum Abdul Somad dan Dirtek Asep Wildan, tidak menonjol apalagi dikatakan berprestasi. Sehingga sangat layak untuk dievaluasi oleh Bupati Bogor selaku pembina BUMD dan Sekretaris Daerah Ajat Jatnika sebagai Ketua Dewan Pengawas.
“PDAM itu satu-satunya BUMD yang kuat dan stabil karena market dan pendapatannya terukur serta jelas, terus didukung oleh pemerintah daerah. Jadi kalau dipimpin oleh Direksi yang biasa-biasa saja kemampuannya, PDAM tetap untung dan sehat. Tapi kan selama ini tidak terlihat gebrakan atau inovasi PDAM,” kata Fawait kepada wartawan di Cibinong, Kamis (24/9/2026).
Dia juga menyoroti rangkap jabatan Abdul Somad, sebagai Dirum dan juga Ketua dari salah satu ormas keagamaan. Menurutnya, hal itu sangat berpengaruh pada kinerja Abdul Somad sendiri, di mana sebagai Dirum posisinya strategis karena tugasnya mengurus bidang keuangan, kepegawaian, dan hubungan eksternal.
Sementara sebagai ketua ormas keagamaan, Abdul Somad harus memikirkan jalannya roda organisasi keagamaan yang dipimpinnya saat ini. “Organisasi keagamaan itu besar dan luas jangkauannya, pasti rangkap jabatan itu akan saling mempengaruhi, sehingga berdampak pada kinerja dan prestasinya sebagai Dirum PDAM, pun berpotensi konflik kepentingan,” katanya
Karenanya, Fawait meminta kepada Bupati Bogor dan Sekda Ajat Jatnika agar mengevaluasi hal ini, khususnya aturan main terkait rangkap jabatan sebagai profesional dan pemimpin organisasi keagamaan maupun ormas. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja direksi PDAM kedepan lebih optimal.
“Rangkap jabatan itu tidak menyalahi aturan, hanya saja kurang etis dan berdampak pada kinerjanya sebagai profesional di level direksi. Satu sisi seorang direksi punya bidang kerja yang cukup banyak dan besar tanggungjawabnya. Di sisi lain sebagai pemimpin organisasi keagamaan, beliau juga punya tugas dan tanggungjawab yang sangat besar,” jelas Fawait
Lebih dari itu, pihaknya juga menyoroti soal transparansi manajemen PDAM yang dirasa belum sesuai harapan publik. Misalnya dalam hal laba perusahaan, tingkat kebocoran air, upaya penanganan dan anggaran terkait kebocoran tersebut, penyertaan modal pemerintah daerah, kerjasama dengan pihak ketiga termasuk dari luar negeri dan lain-lain.
“Transparansi pengelolaan PDAM ini belum dilakukan sesuai harapan publik dan bahkan cenderung tertutup. Akibatnya, sempat terjadi kan penempatan dana operasional PDAM di Bank lokal untuk jaminan sekaligus mendukung eksistensi salah satu BUMD Pemkab Bogor yang sudah mengalami kerugian serta bangkrut,” katanya.
Atas hal itu, Fawait meminta kepada Bupati Bogor dan komisi di DPRD yang membidangi urusan BUMD untuk melakukan evaluasi menyeluruh, audit independen dan mendorong transparansi manajemen Tirta Kahuripan demi yg terwujudnya BUMD yang sehat dan maju sekaligus kuat fungsi sosialnya.
“Dan publik juga berharap Bupati Bogor mempertimbangkan hasil kerja direksi lama dan segera membuka seleksi calon direksi periode 2026-2031 secara terbuka guna menjaring figur-figur yang profesional, berkualitas dan berintegritas tinggi. Dan harapan kita, Direksi jangan lagi merangkap jabatan agar fokus kerja serta berprestasi,” imbuh Fawait.
Pihaknya pun berencana akan menghimpun bahan dan keterangan, mulai dari informasi internal maupun eksternal untuk melakukan aksi dan advokasi demi Bogor yang Istimewa. (cok)
