Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto membuka opsi soal kemungkinan reshuffle Kabinet Merah secara besar-besaran. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan sejumlah Jurnalis di Hambalang dalam program ‘Presiden Prabowo Menjawab’.
“Saya kira itu (reshuffle -red) sesuatu yang logis ya. Iya kan? Dua tahun. Jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” tegas Prabowo dikutip Kamis (17/9/2026).
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan reshuffle dilakukan tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian pejabat. Menurutnya, pergantian pejabat juga dapat dilakukan apabila terdapat persoalan yang mengharuskan seorang pejabat diganti.
“Jadi kalaupun nanti ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang ya. Tentunya kita organisasi ini kita selalu harus cari benar-benar the right man in the right place,” jelas Prabowo.
Meski membuka peluang perubahan komposisi kabinet, kepala negara mengakui secara objektif kinerja timnya sejauh ini berjalan baik.
“Sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tapi saya katakan juga kepada tim, inget ya ibarat kita kesebelasan sepakbola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan keputusan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Pada prinsipnya menteri itu pembantu presiden dan presiden memiliki kedaulatan prerogatif untuk melakukan penyesuaian di dalam pemerintahannya,” ujar Eddy usai hadiri forum Diskusi Aktual (FDA) MPR RI bertema Perspektif dan Masukan Pemangku Kebijakan tentang Pentingnya Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (PPIB) di Ruang Delegasi, Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, PAN sebagai partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto akan menghormati dan mematuhi setiap keputusan yang diambil Presiden. “Kita sebagai partai yang mendukung Pak Presiden tentu taat dan patuh atas segala keputusan yang diputus Presiden berdasarkan hak prerogatifnya,” tegas Eddy.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. “Menyangkut reshuffle, itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang masuk maupun keluar dari jajaran Kabinet Merah Putih. “Setiap menteri, setiap wakil menteri, setiap anggota kabinet, diangkat atau diberhentikan kita harus hargai hak progresif Bapak Presiden,” tegas Bahlil.
Pergantian Purbaya menjadi Suahasil merupakan reshuffle terbaru di Kabinet Merah Putih. Purbaya sebelumnya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 dan baru sekitar satu tahun menjalankan jabatan tersebut.
Presiden Prabowo kemudian melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026. Dengan adanya pergantian tersebut, pertanyaan mengenai kemungkinan perombakan kabinet lanjutan kembali mencuat.
Namun, Bahlil tidak memberikan indikasi mengenai nama maupun posisi yang berpotensi mengalami perubahan dan menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden. (fuz/*)
