Jakarta, Pelita Baru
Ditengah kenaikan harga BBM non-subsidi yang membuat kaget publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM dan LPG bersubsidi tetap stabil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya pikir itu. Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden,” ujarnya di acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Novotel, Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
Diketahui, sejak Rabu (10/6/2026), Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi, khususnya untuk produk Pertamax dan Pertamax Green, seiring evaluasi berkala terhadap dinamika harga minyak dunia.
Dalam ketentuan terbaru tersebut, harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 juga mengalami penyesuaian menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.
Sementara Pertalite tetap dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter, tanpa adanya perubahan harga.
Menyikapi kenaikan ini, Ketum relawan Prabowo-Gibran Laskar Trisakti 08 Fernando Rorimpandey mengatakan bahwa kenaikan tersebut memang sulit dihindari. Bahkan di beberapa negara tetangga, kenaikan harga BBM sudah jauh hari terjadi, karena situasi perang di Iran.
“Karena komoditas bahan bakar minyak mengikuti harga pasar dunia. Adakalanya naik, tapi kalau harga pasaran dunia turun, maka harga BBM tersebut juga turun,” katanya.
Fernando meyakini komitmen pemerintah terhadap kebutuhan BBM dari rakyat kecil tetap berjalan. Buktinya BBM bersubsidi seperti pertalite (Ron 90) dan solar tidak naik sama sekali. Hal ini dimaksudkan agar sektor riil tetap berjalan.
terkait isu krisis ekonomi, Fernando menyebut, kondisi tersebut dianggap belum dapat disamakan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998. Menurut Fernando, terdapat perbedaan mendasar antara situasi saat ini dan krisis 1998.
Selain kondisi politik yang kini jauh lebih terbuka dan demokratis, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga belum berada pada level yang mengkhawatirkan seperti saat krisis moneter.
Pada 1998, nilai tukar rupiah terpuruk dari sekitar Rp2.500 per dolar AS menjadi sekitar Rp16.000 hanya dalam waktu beberapa bulan, sehingga memicu guncangan besar terhadap perekonomian nasional. Sementara saat ini, meskipun dolar AS menguat dan rupiah mengalami tekanan, pergerakannya masih berada dalam rentang yang lebih terkendali.
Fernando menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini juga jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis 1998. Jika dilihat secara tahunan (year on year), nilai tukar rupiah memang mengalami pelemahan, namun besarnya masih relatif terbatas dan tidak menunjukkan gejala krisis sistemik seperti yang pernah terjadi hampir tiga dekade lalu.
“Faktor eksternal global juga sangat berpengaruh, dan ini tidak hanya terjadi pada kita saja karena negara tetangga juga mengalaminya. Kuncinya sekarang adalah mari kita tetap mendukung pemerintah dan tidak terprovokasi ajakan untuk melawan pemerintah,” tutup Fernando.
Dilain pihak, VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan mengungkapkan Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax untuk menjaga ketersediaan stok.
“Beberapa waktu kemarin itu masih bisa kami tahan, tetapi kenapa kok hari ini nggak bisanahan? Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya,” ujar Sigit dalam Sarasehan Energi bertajuk “Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global” yang digelar di Universitas IPB, Bogor, Rabu (10/6/2026).
Sigit menjelaskan, sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, harga BBM yang diimpor oleh Pertamina dari luar negeri lebih tinggi daripada harga BBM yang dijual di dalam negeri.
Saat itu, lanjut dia, Pertamina memahami posisi pemerintah yang sangat berat sebab harus menjaga daya beli masyarakat.
Apabila saat itu Pertamina menyesuaikan harga BBM sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia, maka biaya produksi akan turut meningkat. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi penghambat pergerakan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau biaya produksinya naik, akan berpengaruh ke harga jual produk yang dihasilkan. Berarti harga di pasar akan naik. Masyarakat konsumen bisa membeli, nggak? Tentu berat,” kataSigit.
Oleh karena itu, Pertamina sempat menahan harga BBM nonsubsidi dari Maret 2026 hingga awal Juni 2026. Akan tetapi, langkah tersebut berdampak kepada kemampuan Pertamina untuk membeli BBM.
“Pertamina mengimpor BBM dengan harga tinggi, terus kami jual di domestik harganya rendah. Uang yang kami dapat (dari penjualan domestik) untuk membeli BBM dimarket(impor) tidak lagi mendapatkan volume yang sama,” ujarSigit.
Selisih antara pendapatan dan pengeluaran Pertamina menyebabkan perusahaan minyak plat merah tersebut tidak lagi bisa mengimpor BBM dengan volume yang sama. Implikasinya adalah volume BBM yang diimpor oleh Pertamina terus menurun, sehingga berdampak pada stok BBM.
“Kami tidak ingin kondisinya terus-terusan seperti ini, sehingga ketersediaan produk energi di masyarakat akan menurun. Ketika ada puncak permintaan, kondisi ini (penurunan stok energi) akan menjadi masalah,” kata Sigit.
Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dan berdiskusi dengan pemerintah, diputuskan Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.
“Kami ingin memberikan pesan bahwa ini (harga BBM) memang perlu naik karena kondisinya memang harus kami pastikan terkait dengan ketersediaan suplai dimarket,” kata Sigit. (fuz/*)
