Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Senin (8/6).
Nanik Sudaryati Deyang (Nanik S Deyang) menangis haru, ketika Prabowo menyampaikan selamat dan menyalaminya.
Dulu, ketika Nanik S Deyang menjadi wartawan, kawan-kawan satu liputan di bidang ekonomi, memanggilnya Deyang (sapaan akrabnya).
Awal karirnya dijalani sebagai wartawati dan politikus, dan lahir pada 3 Januari 1968 di Madiun, Jawa Timur.
Pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala BGN, sekaligus diberhentikannya dari jabatan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Sebagai seorang jurnalis senior, ia dikenal memiliki daya kritis yang tinggi terhadap berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi.
Kedekatan Nanik dengan Presiden Prabowo Subianto terbangun secara konsisten dalam lanskap politik nasional.
Pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Nanik memegang peran strategis di garda depan sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.
Hubungan dan kepercayaan politik yang terjaga erat tersebut membuat Nanik kerap menempati posisi-posisi krusial, antara lain wakil I BP Taskin periode 2024-2029.
Kemudian dipercaya menduduki kursi Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-150/MBU/06/2025.
Nanik tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp6,3 miliar.
Ia menyampaikan itu pada 17 Januari 2025, saat menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dilansir dari laman e-LHKPN KPK, Nanik tercatat mempunyai harta bergerak dan harta tidak bergerak.
Perspektif Baru
Sebagai Kepala BGN, ia diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam pengelolaan lembaga pemerintah yang lincah (agile).
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, diharapkan dapat menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah terpencil terkait pemenuhan gizi kronis dan pencegahan stunting.
Nanik menegaskan lembaganya kini lebih fokus pada efisiensi anggaran hingga peningkatan kualitas program dibanding sekadar mengejar target angka penerima manfaat.
Salah satu fokus utama adalah memastikan penggunaan anggaran lebih efektif di tengah penyesuaian pagu yang dilakukan pemerintah.
Empat kebijakan utama yang mulai dijalankan Nanik.
Pertama, tidak lagi mengejar kuantitas penerima MBG.
Kebijakannya adalah menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.
Hal itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.
BGN kini memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu, sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.
Pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Kedua, adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.
Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.
Jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.
Ketiga, BGN ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3 T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.
BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.
Pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN, sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.
Selain itu, BGN tidak akan selalu membangun dapur baru di wilayah 3T. Dapur sekolah, dapur umum, atau fasilitas memasak lain yang sudah tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung program MBG.
“Jadi, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN. Kita juga tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya,” tuturnya.
Kebijakan terakhir adalah memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
Keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.
Itu sebabnya, BGN menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.
Bahkan, BGN mewajibkan setiap SPPG melayani kelompok 3B. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, operasional dapur dapat dihentikan sementara.
Hal itu mulai menunjukkan hasil dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok bumil, busui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang.
King, Sahlan, dan masyarakat berharap Kepala BGN Nanik S Deyang mampu menghalau godaan setan agar tidak melakukan korupsi.
Soalnya, alokasi dana APBN tahun 2026 sebanyak Rp 268 triliun untuk program MBG – yang kini berada di bawah pengelolaan Nanik – harus tetap dijaga.
“Jaga amanah, ya, Bu. Rakyat terus mengawal kerja Ibu. Tetap istiqomah di jalan lurus yang diridhai Allah SWT,” kata King dan Sahlan. (bang iz)
