Jakarta, Pelita Baru
Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pemerintah mendengar kritik dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun begitu, pergantian ini juga harus menjadi peringatan bagi seluruh aparatur negara. Program prioritas tidak boleh dipakai sebagai tameng untuk menyalahgunakan anggaran atau fasilitas negara.
Imbauan itu diungkap anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang berharap pergantian pimpinan BGN menjadi pintu masuk perbaikan serius dalam pelaksanaan program MBG.
Bamsoet mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto mengganti kepemimpinan BGN menunjukkan pemerintah mendengar kritik dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang responsif dengan melakukan koreksi terhadap BGN,” kata Bamsoet dilansir dari VOI, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, MBG adalah program besar yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh asal jalan. Program ini harus dikawal dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. “Jangan ada yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ia menyebut pelaksanaan MBG memang tidak mudah. Program berskala nasional itu harus menjangkau sekolah di kota hingga daerah terpencil. Tantangannya mencakup distribusi makanan, pengawasan kualitas pangan, pengelolaan anggaran, dan kesiapan sumber daya manusia di lapangan.
Karena itu, Bamsoet menilai evaluasi berkala menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Pergantian pejabat tidak cukup jika tidak diikuti perubahan budaya kerja di internal BGN.
“Yang jauh lebih penting dari pergantian pimpinan adalah terbangunnya budaya kerja yang mengedepankan kearifan, kepatutan, dan tanggung jawab,” katanya.
Bamsoet juga meminta proses hukum terhadap mantan pimpinan BGN yang disebut telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka berjalan profesional, objektif, dan terbuka.
Ia mengatakan penegakan hukum diperlukan agar kredibilitas MBG tidak rusak oleh dugaan penyalahgunaan wewenang.
“Jangan sampai ada kesan bahwa program yang sangat baik ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum,” kata Bamsoet.
Lebih lanjut ia mengatakan, langkah hukum yang tegas akan memperkuat kepercayaan publik bahwa pemerintah serius menjaga integritas program MBG.(dho/*)
