Bogor, Pelita Baru
Bupati Rudy Susmanto memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan jajaran DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (6/5/2026), bakal menjadi acuan utama kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan publik.
“Ini adalah aspirasi rakyat yang harus kita tindak lanjuti bersama. Rekomendasi ini berisi catatan, usulan, saran, dan masukan agar kami lebih optimal dalam memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Rudy dalam keterangan resminya.
Tak hanya itu, Rudy juga mengapresiasi masukan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD yang diakuinya, sebagai langkah penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
“Bogor adalah salah satu kabupaten terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Keberagaman dari Barat hingga Tengah menjadikan Bogor sangat ‘mewah’ untuk terus dikembangkan,” tambahnya.
Rudy berharap, dengan menindaklanjuti rekomendasi DPRD, Pemkab Bogor menargetkan peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh. “Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rudy juga menegaskan, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. “Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemerintah,” imbuhnya.
Terlepas dari itu, pada kesempatan ini, Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Momentum ini diharapkan menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini bukan hari ulang tahun satu atau dua orang, tapi hari ulang tahun seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Kita harus merayakannya bersama-sama sebagai bentuk syukur atas perjalanan 544 tahun ini,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara ini menyoroti sejumlah agenda strategis yang menyentuh aspek hukum, pemerintahan, hingga arah kebijakan daerah ke depan.
Di sektor Infrastruktur, DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Agenda lain yang disorot adalah soal pelestarian budaya lokal. Salah satu langkah konkret adalah penguatan Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, AY Sogir mengatakan dalam pembahasan paripurna juga membahas terkait pendekatan pelayanan publik dalam berbagai aspek pelayanan pertanahan.
Selain itu Sogir menyarankan, pada setiap kantor BPN diminta untuk ada perwakilan pegawai dari pemerintah daerah, selanjutnya perwakilan itu bertugas untuk menerima berkas yang diajukan oleh pemda ke BPN.
“Pengeposan pegawai pemda yang di BPN itu kita siapkan kantornya dan kita keluarkan anggaran untuk operasionalnya,” kata Sogir. (duan/*)
