Depok, pelitabaru.com – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Depok menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XI sekaligus pengukuhan pengurus di Balatkop Kota Depok.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi koperasi menuju entitas yang modern, profesional, dan berdaya saing tinggi.
Perwakilan Wali Kota Depok, Hj. Agung Sugiharti, menegaskan bahwa koperasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui transformasi menyeluruh.
“Koperasi dituntut untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Sinergi antara pemerintah, Dekopinda, dan seluruh pihak menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan koperasi di Kota Depok,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok, Drs. H. Moh. Thamrin, menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
“Pengelolaan iuran harus dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala. Koperasi juga perlu memperluas jejaring kolaborasi dan memanfaatkan peluang usaha secara maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyoroti pentingnya kemampuan adaptasi koperasi dalam menghadapi dinamika ekonomi.
“Pelaku koperasi harus jeli melihat peluang dan mampu beradaptasi. Kolaborasi antara koperasi dan UMKM harus diperkuat agar menjadi kekuatan ekonomi yang solid di Kota Depok,” tegasnya.
Ketua Dekopinda Kota Depok, Teguh Prayitno, menegaskan bahwa Dekopinda akan fokus pada penguatan SDM dan jaringan koperasi.
“Kami mendorong koperasi untuk lebih profesional, adaptif terhadap digitalisasi, serta memperkuat jejaring antar koperasi agar mampu tumbuh bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Maasyobirin menyampaikan program unggulan berupa klinik hukum gratis bagi koperasi.
“Kami akan menghadirkan klinik hukum gratis bagi koperasi untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi,” jelasnya.
Melalui Rakerda XI ini, Ketua Dekopinda Kota Depok optimistis dapat menjadi motor penggerak koperasi yang modern, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (sob)
