Jakarta, Pelita Baru
Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepertinya akan digeber Presiden Prabowo Subianto. Terbukti, kepala negara memanggil sejumlah Menteri ke Istana Jakarta, Senin (20/4/2026), khusus guna membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto membenarkan pertemuan ini. Menurut Brian, pihaknya diminta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan tanggul raksasa ini. Salah satunya adalah hasil penelitian dari kampus.
“Nah banyak hasil penelitian di kampus yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasol di Demak, semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian yang ada di kampus mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan Giant Sea Wall itu diminta untuk terlibat,” jelas Brian kepada wartawan di Istana Jakarta.
Lebih lanjut, Brian menjelaskan ada dua hal urgensi pembangunan proyek ini, yaitu penyelematan 60% kawasan industri dan kurang lebih wilayah tinggal untuk 30 juta penduduk.
Hanya saja, Brian masih belum mau menjelaskan kapan realisasi proyek ini akan dijalankan. “Mungkin yang lainnya sama pak Kepala Badan ya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menjelaskan bahwa dalam rapat juga masih belum ada keputusan baru terkait pembangunan tanggul raksasa yang terbentang 535 – 700 kilometer dari Banten hingga Gresik.
Didit yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) juga menuturkan, tanggul ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan penurunan tanah, banjir rob, hingga abrasi.
“Ya (rapat) soal giant sea wall, masih dalam tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi, gitu aja,” kata Didit, usai rapat.
Adapun terkait target pembangunan sampai saat ini belum ditentukan. Menurut Didit, hal itu masih menghitung dari perencanaan dan penggunaan sumber daya yang ada di Indonesia, termasuk penanggulanan terhadap isu lingkungan dan limbah yang dihasilkan.
“Oh target pembangunan ya, dalam waktu yang belum ditentukan tapi paling tidak bisa dipercepat,” tuturnya.
Namun dia memastikan bahwa rencananya proyek itu akan dibangun secara bertahap, dengan mengutamakan wilayah pantai utara Jawa terlebih dahulu. “Pantura dulu,” tuturnya.
Dilain pihak, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyebut realisasi PSN Giant Sea Wall bukan hanya datang dari akademisi dan pemerintah, melainkan masyarakat pesisir atau Pantura.
Menurut dia, dalam sejumlah forum warga di kawasan Muara Baru, Pluit, Penjaringan, dan Marunda, keluhan yang muncul hampir selalu sama: sudah membayar kewajiban sebagai warga negara, termasuk pajak bumi dan bangunan, tetapi masih berenang di rumah sendiri akibat banjir rob.
“Keluhan ini mencerminkan bentuk frustasi sosial yang nyata. Kawasan pesisir utara Jakarta adalah salah satu kontributor pajak terbesar, baik dari sektor permukiman, industri, pelabuhan, hingga logistik,” tegas Capt. Hakeng dalam keterangan yang diterima redaksi.
Dari sudut pandang keadilan fiskal, lanjut dia, masyarakat pesisir Jakarta juga berhak mendapatkan perlindungan setara dengan kontribusi ekonomi yang telah mereka berikan.
“Oleh karena itu, pembangunan Giant Sea Wall bukan hanya isu teknis, tetapi isu keadilan negara terhadap rakyatnya. Jika negara meminta warganya membayar pajak, maka negara wajib melindungi wilayah hidup mereka. Giant Sea Wall adalah bentuk perlindungan itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara pertama yang berhadapan dengan ancaman semacam ini. Belanda berhasil melindungi wilayah rendahnya melalui Delta Works, Korea Selatan melalui Saemangeum Project, dan Jepang melalui Great Seawall pascatsunami.
“Ketiga negara tersebut tidak menunggu bencana menyapu wilayah pesisir, mereka membangun terlebih dahulu sebagai representasi tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya tidak hanya mengikuti, tetapi memimpin dalam inovasi pertahanan pesisir,” bebernya.
Masih kata dia, bahwa apa yang terjadi hari ini harus dipahami sebagai peringatan terakhir, sebelum bencana ekologis skala besar terjadi. “Kita tidak sedang mempertimbangkan apakah membangun Giant Sea Wall itu perlu. Kita sedang memutuskan apakah kita mau selamat atau tidak,” imbuhnya.
“Presiden Prabowo sudah memberikan keputusan politik, masyarakat sudah menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan ancaman sudah terjadi, maka yang diperlukan sekarang hanyalah percepatan eksekusi,” pungkas Capt. Hakeng.
Diketahui, Presiden Prabowo sendiri sudah menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Presiden Prabowo menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika dan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden Prabowo.
Untuk mengawal proyek besar ini, Presiden Prabowo juga akan segera membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa proyek akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional.
“Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” pungkasnya. (fuz/*)
