Bogor, Pelita Baru
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara seragam karena setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, diperlukan arah kebijakan yang terukur dan sesuai dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Guna merancang skema pembangunan ini, Rudy meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap data yang diperoleh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Sebab, menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan data yang akurat dan terukur. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dengan pendekatan berbasis data ini, imbuh Rudy juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan sekaligus memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Kalau ingin mengentaskan kemiskinan, kita harus tahu secara detail di mana titik paling rentan, berapa jumlahnya, dan seperti apa bentuk intervensi program yang tepat. Program yang dijalankan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus memberikan solusi nyata,” jelasnya usai ekspose hasil survei evaluasi publik satu tahun pemerintahan Rudy-Jaro Ade di Aula Soekarno Hatta, Selasa (10/3/2026).
Menyikapi soal hasil survey yang ada, Rudy juga mengaku, akan menjadikannya pijakan dalam memperkuat perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2026, termasuk dalam penyusunan perubahan APBD.
Ia pun daerah menargetkan seluruh program pembangunan yang dijalankan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan.
Bupati Bogor menegaskan bahwa satu tahun masa pemerintahan yang telah berjalan merupakan tahap awal untuk terus melakukan penyempurnaan program pembangunan.
Terlepas dari itu, pada kesempatan ini, Rudy juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kepala daerah, tetapi oleh kolaborasi seluruh unsur pemerintahan.
“Tingkat kepuasan masyarakat bukan hanya karena Bupati Bogor dan Wakil Bupati, tetapi merupakan hasil dari kinerja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor. Keberhasilan pemerintah adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya.
Sinergi antar perangkat daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjalankan program pembangunan secara efektif.
“Ke depan kita ingin terus menyempurnakan berbagai program pembangunan. Saya dan Wakil Bupati tentu tidak bisa berjalan sendiri, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, ekspose hasil survei tersebut memotret kondisi sosial dan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang mencakup 40 Kecamatan, 416 Desa dan 19 Kelurahan.
Sementara data yang dihimpun dalam survei tersebut meliputi berbagai sektor strategis, di antaranya, Tingkat kemiskinan, Kondisi kesehatan masyarakat, Wilayah rawan bencana
Potensi budaya dan pariwisata serta Kebutuhan infrastruktur dasar. (duan/*)
