Jakarta, Pelita Baru
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, ekonomi Indonesia saat ini baik-baik saja meski eskalasi ketegangan di Timur Tengah akibat perang Iran-Israel-Amerika Serikat memuncak.
Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.000 per dolar AS disebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang sedang memburuk. Pemerintah kata Purbaya, justru, menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam fase ekspansi dengan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.
Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Senin (9/12/2026) tercatat menembus level psikologis tersebut. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di posisi Rp17.017 per dolar AS atau melemah 0,40 persen dibandingkan penutupan perdagangan Jumat, 6 Maret 2026 yang berada di level Rp16.992 per dolar AS.
Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia tercatat berada di level Rp16.919 per dolar AS.
“Rupiah 17 ribu karena sebagian teman-teman ekonomi bilang katanya kita sudah resesi mulai 1998 lagi. Yang itulah, daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian,” ujar Purbaya dikutip dari RMOL.id.
Ia menegaskan kondisi ekonomi nasional saat ini masih jauh dari krisis. Bahkan menurutnya, tanda-tanda perlambatan ekonomi pun belum terlihat dari aktivitas konsumsi masyarakat. “Boro-boro krisis. Jangankan krisis, resesi saja belum. Melambat saja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi,” tegasnya.
Untuk melihat kondisi riil ekonomi, Purbaya mengaku mendatangi kawasan perdagangan Tanah Abang guna mengecek langsung aktivitas pasar. Menurutnya, keramaian transaksi di pusat perdagangan tersebut menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat masih bertahan.
“Kalau data-data kita ekonomi lagi bagus, harusnya di Tanah Abang ada pembelinya. Saya mau cek itu saja betul atau enggak. Ternyata betul, orang masih belanja, pasar masih ramai,” jelasnya.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas makro, termasuk pergerakan harga komoditas global. Ia memastikan langkah kebijakan akan diambil secara terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya enggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan,” pungkas Purbaya.
Sementara itu, terkait fluktuasi harga minyak global yang menembus angka 100 dolar AS per barel, Purbaya mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru panik. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk menyerap (absorb) gejolak harga energi dunia agar tidak langsung membebani rakyat.
Pemerintah berkomitmen menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bantalan fiskal untuk menahan tekanan harga minyak mentah yang melonjak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
“Nanti kalau harga minyak dunia naik pun, kita akan coba absorb lewat APBN, dan kita akan mengendalikan semaksimal mungkin,” ujar Purbaya.
Purbaya secara khusus meminta publik untuk tidak menyimpulkan secara prematur bahwa kenaikan harga saat ini akan berlangsung permanen atau langsung berdampak pada penyesuaian harga BBM di dalam negeri.
Ia menjelaskan bahwa perhitungan APBN menggunakan rata-rata harga tahunan, bukan fluktuasi harian yang bersifat sesaat. “Jangan terlalu cepat-cepat menyimpulkan harga akan 100 terus. Kita monitor dari waktu ke waktu dan saya tidak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan,” tegasnya.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM. Purbaya memastikan bahwa evaluasi kondisi fiskal dilakukan secara hati-hati dan berkala dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi masyarakat.
“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian menaikkan harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya. Nanti kalau sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi,” tambahnya.
Lonjakan tajam harga minyak dunia dipicu oleh serangan militer terhadap fasilitas energi di Teheran, Iran. Pada perdagangan Senin 9 Maret 2026, minyak mentah jenis Brent melonjak drastis hingga menyentuh angka 111,04 Dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di level 107,40 Dolar AS per barel.
Meski situasi global sedang memanas, pemerintah terus memantau jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz guna memastikan mitigasi energi nasional tetap terkendali.
Pada kesempatan ini, Purbaya juga menyebut, bahwa fluktuasi di pasar saham tidak otomatis menandakan ekonomi nasional sedang mengalami pelemahan. Ia menilai aktivitas ekonomi domestik justru masih menunjukkan tanda-tanda ekspansi.
“Jadi, yang investor di pasar saham enggak usah takut. Fondasi kita jaga betul,” kata Purbaya.
Menurutnya, sejumlah narasi yang menyebut ekonomi Indonesia tengah menuju resesi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia mencontohkan aktivitas perdagangan di pusat-pusat ekonomi rakyat yang masih ramai, yang menurutnya mencerminkan daya beli masyarakat masih bertahan.
Purbaya juga menegaskan pemerintah memiliki pengalaman menghadapi berbagai gejolak ekonomi global, mulai dari krisis keuangan global 2008 hingga pandemi 2020. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi bekal bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi ketika pasar mengalami tekanan.
“Teman-teman enggak usah takut. Kita sudah punya pengalaman dan pengaturan yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi,” tegas dia.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau sejumlah faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi pasar, termasuk kenaikan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level di atas 100 dolar AS per barel.
Purbaya mengatakan pemerintah akan melihat perkembangan tersebut secara berkala sebelum mengambil kebijakan lanjutan. “Yang jelas, kita monitor dari waktu ke waktu dan saya enggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan,” jelasnya.
Sebagai konteks, tekanan terhadap IHSG dalam beberapa hari terakhir terjadi di tengah meningkatnya volatilitas pasar global. Dalam sepekan terakhir, indeks tercatat telah terkoreksi hampir 8 persen, menjadikannya pelemahan paling tajam yang bahkan melampaui gejolak saat MSCI Crash pada akhir Januari lalu.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut lebih merupakan dinamika pasar jangka pendek dan belum mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi domestik. (dho/*)
